"Kita ingatkan tahun ini kita sudah menerapkan sistem `reward and punishment`. Kalau tidak serius, akan ada pengurangan pagu di tahun berikutnya," ujar Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto di Jakarta, Selasa (29/3).
Ke-10 K/L tersebut antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Perumahan Rakyat.
Ia mengatakan, minimnya penyerapan tersebut diakibatkan belanja modal yang masih menumpuk di awal tahun, padahal pagu untuk 10 K/L tersebut mencapai Rp113,5 triliun atau hampir mencapai pagu keseluruhan belanja modal dalam APBN 2011 sebesar Rp135,8 triliun.
"Jadi besar sekali, namun penyerapannya masih di bawah 5 persen. Kita ingatkan (kepada 10 K/L) belanja modal itu penting karena menjadi kontribusi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan, untuk pembangunan infrastruktur, dan lain-lain," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan rendahnya belanja modal akan dievaluasi, walaupun belanja umum untuk pegawai hingga akhir Februari secara keseluruhan meningkat.
"Belanja umum meningkat, tapi belanja modal tidak begitu tinggi. Jadi kita akan jadikan itu perhatian. Penyerapan sudah menunjukkan tanda yang baik, tapi melihat proses pengadaannya sudah dilakukan sejak bulan November dan Desember 2010, namun realisasi belanja modal itu masih belum tinggi, itu perlu kita evaluasi," ujarnya.
Tahun 2010lalu, lanjut Menkeu, penyerapan masih rendah karena terjadi keterlambatan dalam penggunaan dana belanja modal akibat masalah pembebasan lahan serta banyaknya pemenang tender yang belum menyelesaikan Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Sementara itu, pengamat ekonomi UGM Tony Prasetiantono mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan I ini terutama untuk belanja modal sudah diprediksi.
Menurut dia, agar berjalan merata dan seimbang, penyerapan anggaran per triwulan idealnya harus mencapai angka sebesar 15 persen.
"Siklus triwulan satu memang selalu lambat, akibatnya APBN mengalami surplus besar pada triwulan satu. Ini sangat tidak menguntungkan dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan PDB," ujarnya. (S034/A035/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
