Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) dan badan-badan non pemerintah lainnya meminta dewan itu melakukan tindakan dan memberlakukan resolusi-resolusi keras segera setelah laporan-laporan ahli yang tidak dipedulikan menyangkut kejadian-kejadian baru-baru ini di tiga negara itu.
Laporan-laporan itu menyusul sidang-sidang khusus menyangkut Pantai Gading Desember, Libya pada Janauri dan Suriah pada April, di mana 47 negara anggota dewan itu menuntut penyelidikan terhadap apa yang dituduhkan pelanggaran yang dianggap oleh beberapa pihak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pertemuan ke-17 dewan itu sejak terbentuk tahun 2006 adalah satu peluang untuk melakukan pemeriksaan.
"Yang penting adalah sidang mendatang dewan itu tetap bertindak secara efektif... terutama menyangkut Libya, Pantai Gading dan Suriah dengan fokus pada perjuangan menentang kebebasan dari hukuman," kata Jean-Baptiste Mattei, duta besar Prancis untuk PBB kepada AFP.
Dewan itu akan memperoleh peluang untuk menunjukkan penyelesaiannya masalah itu pada 6 Juni, ketika mempertimbangkan sebuah laporan Libya dari Komisaris Tinggi PBB urusan HAM dan satu oleh komisinya sendiri yang dibentuk untuk menyelidiki apa yang dituduhkan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Muammar Gaddafi terhadap para pemrotes.
Ribuan orang tewas dalam aksi kekerasan yang terjadi terhadap para penentang rezim itu dan para pendukung Gaddafi dan 750.00 orang mengungsi, kata data PBB dan Pengadilan Kejahatan Internasional, yang melakukan satu penyelidikan.
Seorang wakil kelompok HAM yang tidak bersedia namanya disebutkan mengatakan pihaknya sulit memproleh satu resolusi baru dewan itu mengenai Libya, karena sikap negara-negara Amerika Latin yang tidak ingin melihat secara positif mengenai intervensi militer koalisi internasional " di negara itu.
Beberapa kelompok HAM yakin akan lebih mudah mencapai konsensus mengenai Pantai Gading.
Dewan itu pada 15 Juni akan membahas sebuah laporan dari Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan oleh satu kelompok para ahli independen menyangkut apa yang disebut palanggaran HAM dalam aksi kekerasan pasca pemilihan presiden di negara Afrika Barat itu.
PBB mengatakan lebih dai 1.000 orang tewas di Pantai Gading barat dalam konflik lima bulan setelah pemilihan presiden yang disengketakan itu, karena Laurent Gbagbo menolak menyerahkan kekuasaan kepada Alassane Ouattara.
"Situasi di Pantai Gading tetap sangat rapuh," kata Julie Gromellon, juru bicara Federasi Internasional HAM. "Dewan itu
memiliki tanggungjawab untuk menjamin pemerintah itu mentaati janji-janji politik yang dibuatnya.
Pada Desember, dewan menyetujui satu resolusi mengutuk "kekejaman-kekejaman" yang dilakukan di Pantai Gading, eksekusi seketika.
Pada 15 Juni, dewan akan mempertimbangkan satu laporan awal terhadap apa yang disebut kekejaman yang dilakukan dalam menghentikan protes di Suriah.
Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 1.000 orang tewas dan 10.000 orang ditahan dalam protes-protes anti pemerintah yang terjadi di negara itu sejak pertengahan Maret.
Masalah-masalah peka lainya yang akan dibicarakan dalam pertemuan yang akan berlangsung sampai 17 Juni itu termasuk tindak lanjut laporan mengenai pembunuhan sembilan aktivis Turki ketika marinir Israel menyerbu satu armada bantuan untuk Gaza setahun lalu.
Dewan akan menetapkan nama seorang pelapor khusus mengenai HAM di Iran-- pertama pengangkatan seperti itu sejak tahun 2002.(*)
(Uu.H-RN/B002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
