Pekanbaru (ANTARA News) - Pelatih PSPS Pekanbaru Abdulrahman Gurning menyarankan kelompok 78 untuk mencari calon lain agar kesempatan kongres terakhir yang diberikan organisasi sepak bola dunia FIFA menjadi tidak sia-sia.

"Sebagai insan di dunia sepak bola, kami berharap bapak-bapak yang di atas bisa legowo. Tidak perduli dari kelompok mana, katakanlah kelompok 78 agar mencari calon ketua umum di luar yang telah dicoret FIFA," ujarnya melalui sambungan telepon di Pekanbaru, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan menyusul pertemuan Ketua Komite Normalisasi PSSI Agum Gumelar dengan perwakilan FIFA di Zurich, Swiss, yang memberikan Indonesia kesempatan terakhir untuk menggelar Kongres PSSI.

Dengan mencari calon lain yang tidak bertentangan dengan FIFA, kata Gurning, maka secara otomatis kelompok pemegang mayoritas suara kongres bakal mendapatkan keinginan yang sesuai dalam pemilihan ketua umum PSSI itu.

Mantan pemain yang pernah merumput bersama PSMS Medan era tahun 1980-an itu berharap semua pihak tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir yang diberikan FIFA untuk menggelar kongres pemilihan ketua umum PSSI paling lambat 30 Juni 2011.

Sebab jika tidak, maka mereka yang hidup dari sepak bola seperti pemain dan pelatih yang akan merasakan dampak langsung, karena kesempatan terakhir yang diberikan diikuti dengan ancaman sanksi pembekuan.

Beliau juga berharap semua pihak, baik dari pemerintah Indonesia, DPR RI, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pers, serta insan olah raga di luar PSSI dapat mensukseskan kongres PSSI tersebut.

"Selamatkan dulu kongres, sebab jika sanksi yang didapatkan dari FIFA maka bukan kelompok tertentu yang dirugikan, tetapi bangsa Indonesia yang rugi," tegas Gurning.

Sebelumnya Ketua Pengurus Provinsi PSSI Riau, Indra Muchlis Adnan, berharap kongres PSSI dapat dihadiri langsung oleh pemegang suara yakni para ketua pengprov dan ketua klub sepak bola tanpa diwakili untuk menghindari kekisruhan.

Jika pemilik suara yang hadir dalam suatu kongres PSSI hanya sebatas perwakilan dengan modal surat kuasa, maka sangat riskan dipolitisasi berbagai kepentingan sesuai dinamika pemilihan yang sedang berjalan, kata Indra.(*)


(T.M046/015)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011