"Menteri-menteri tersebut antara lain Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," kata Mohammad Jafar Hafsah usai rapat Fraksi Partai Demokrat DPR di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Jafar Hafsah mengatakan hal itu menyusul hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyimpulkan sekitar 50 persen kementerian kinerjanya di bawah performa.
Meskipun UKP4 sudah menyampaikan hasil evaluasinya, kata dia, namun kebijakan "reshuffle" kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat DPR RI tidak memiliki saran apapun terkait wacana "reshuffle" kabinet, menyusul hasil evaluasi UKP4.
Ditanya apakah Partai Demokrat yang memunculkan isu "reshuffle" kabinet untuk mengalihkan isu Nazaruddin, menurut Jafar, isu politik itu selalu muncul silih-berganti.
"Demokrat tidak pernah mengalihkan isu, tapi isu selalu muncul silih berganti," katanya.
Di tempat terpisah, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, UKP4 mengumumkan hasil evaluasinya yang menyimpulkan ada sejumlah menteri yang kinerjanya berada pada level di bawah 50 persen.
Menurut dia, kementerian yang kinerjanya berada pada level di bawah 50 persen agar menjadi cambuk bagi menterinya untuk meningkatkan kinerjanya.(*)
(T.R024/A041)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
