"Jadi menurut saya, proses perundingan yang macet ini itu harus kembali diambil inisiatif Indonesia, mengambil inisiatif untuk merenegosiasikan kembali dari perjanjian kita di bidang pertahanan," kata Mahfud di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, pemerintah harus didorong untuk melakukan hal tersebut karena kepentingan Singapura terhadap Indonesia lebih besar dibanding kepentingan kita terhadap Singapura.
"Perjanjian ekstradisi ini harus dilanjutkan kembali tanpa dikaitkan dengan yang lain. Pemerintah kita dorong. Pemerintah harus yakin, Kenapa kita jadi ragu sama Singapura. Kepentingan mereka itu jauh lebih besar dibanding kepentingan kita dengan Singapura," kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia mencontohkan, Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia tidak pernah disangkutpautkan dengan hal tertentu. Beda dengan Singapura yang selalu meminta agar ada beberapa wilayah Indonesia yang bisa digunakan untuk latihan militer mereka di sekitar Selat Malaka.
"Kita dengan Australia saja sudah berjalan baik. Padahal kalau kita lihat hubungan kerja sama di berbagai bidang antara Australia dan Singapura relatif berimbang. Australia sendiri tidak mengkaitkan perjanjian ekstradisi dengan hal-hal lain. Tidak dinegosiasikan dengan hal-hal lain," ujar Mahfud.
Ia menambahkan, gagal terwujudnya perjanjian ekstradisi selain ditolaknya permintaan Singapura untuk mendapatkan tempat latihan militer di wilayah Indonesia, ada faktor lain yang menyebabkan Singapura enggan menuntaskan perjanjian ekstradisi.
"Singapura kan selalu ingin untung. Dia kan berpikir sederhana. Orang Indonesia banyak lari ke Singapura. Orang Singapura nggak ada yang lari ke Indonesia. Sekarang kalau saya bikin perjanjian kerja sama ekstradisi, saya dapat apa. Berpikirnya begitu saja. Renegosiasi itu dipisah dari perjanjian pertahanan, itu saja," ujarnya.(*)
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
