"Pengelolaan BUMN saat ini masih belum tertata dgn baik sehingga menimbulkan persoalan-persoalan, dari penurunan signifikan tingkat produksi sampai BUMN yang terus merugi," kata Mahfudz di Jakarta, Jumat.
Bahkan, ia menambahkan, dalam temuan legislator PKS ini, masih banyak BUMN yang harus disuntik oleh pemerintah dengan mekanisme pembiayaan dari APBN sehingga otomatis menjadi bagian dari beban negara.
Persoalan-persoalan tersebut, lanjut Mahfudz, menunjukkan bahwa Kementerian BUMN belum memiliki pola baku dalam pengelolaan BUMN, sehingga penanganan permasalahan yang ada selama ini hanya bersifat reaktif saja dan tanpa perencanaan.
Dalam pandangan Mahfudz, kalau saja Kementerian BUMN memiliki "road map" pengelolaan BUMN, maka tentunya semua persoalan-persoalan demikian atau potensi masalah lainnya yang akan muncul dapat diperkirakan dan bisa langsung dipersiapkan antisipasinya.
"Road map itu penting, agar Kementerian Negara BUMN dapat lebih fokus mengelola dan mengatur BUMN yang jumlahnya tidak kurang dari 141 itu. Sehingga kerja yang dilakukan bukan lagi reaktif melainkan preventif dan terencana," ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ini.
Selain itu, dengan adanya pola baku nantinya diharapkan pula akan muncul BUMN-BUMN yang secara signifikan dapat berperan dalam menggerakkan sektor ekonomi.
(T.D011/A023)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
