"Sekarang Kementerian PPN/Bappenas menjemput bola, mana program-program yang benar-benar bisa sinkron antara daerah dan pusat, supaya lokasi prioritas itu tidak salah. Ketika 'major project' (proyek besar) itu dilaksanakan di lokasi tertentu, kepala daerah juga tahu. Kemudian apa yang kita harapkan adalah kontribusi dari daerah dan apakah itu bagian dari yang diprioritaskan oleh daerah,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat itu di Manado, Senin (21/3).
Selain memastikan sinkronisasi program, replikasi praktik terbaik, seperti penerapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bali di Gorontalo untuk mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga menjadi salah satu fokus pembahasan.
“Di Bali masalah sampah di sana kita selesaikan di tingkat hulu karena jauh lebih baik dan murah. Apalagi di Gorontalo ada PLTU dan itu butuh 'co-firing' yang bisa dihasilkan dari sampah karena tempat pemprosesan akhir itu subsidinya luar biasa, baik dari daerah maupun pemerintah pusat. Ini nanti bisa kita coba, kita bikin 'show case' (unjuk kasus) baru di Gorontalo,” kata dia.
Terkait dengan percepatan pembangunan Papua, sejumlah usul Papua Barat seperti pembangunan Balai Latihan Kerja Provinsi Papua Barat dan pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Kakao dan Kopi juga menjadi prioritas.
Baca juga: TPID Sulampua inisiasi kerja sama perdagangan antar-daerah
Menteri Suharso juga menekankan daerah harus mengalokasikan setidaknya 40 persen dari total belanja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada UMKM lokal. Hal itu, sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
“Agar belanja daerah tidak merembes ke luar, tapi tetap berputar di daerah masing-masing sehingga perputaran ekonomi kembali ke daerah lagi,” katanya.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menjelaskan pentingnya koordinasi antara daerah dan pusat sebagai tindak lanjut usulan.
“Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang me-'review major project' yang tadi disampaikan. Untuk itu, kami juga mengharapkan kalau ada informasi terbaru tentang status terakhir, mohon disampaikan karena akan menjadi masukan penting untuk Bapak Menteri dan para pejabat tinggi madya pada saat pertemuan tiga pihak dengan para menteri. Informasi termasuk 'readiness criteria' (peninjauan ulang kriteria persiapan), keterpaduan dalam hal pendanaan, juga mohon dilengkapi,” kata dia.
Rakor dihadiri, antara lain Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.
Baca juga: BI Sulsel: 90 persen cadangan nikel dunia di Sulampua
Baca juga: OJK Sulampua: Stabilitas sektor jasa keuangan di Sulsel masih terjaga
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
