"Saya meminta kepada Pimpinan Komisi I agar berkoordinasi dengan Pimpinan DPR RI untuk meminta Presiden RI melalui Menkopulhukam agar memberi jaminan keselamatan bagi 50.000 mahasiswa Papua yang ada di seluruh Indonesia," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Desakan itu, menurut dia, perlu disuarakan karena adanya informasi TNI/Polri telah mendatangi asrama mahasiswa Papua di beberapa daerah dan menginterogasi mereka.
Menurut tokoh masyarakat Papua, masih kata Muzzamil, saat ini sudah ada 500 mahasiswa Papua yang kuliah di luar Papua kembali ke Papua karena merasa terancam.
Dikemukakannya hal tersebut perlu segera dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk berdialog dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Aparat penegak hukum baik Polri maupun TNI jangan terlalu berlebihan dalam merespon situasi yang ada di Papua.
Pendekatan represif yang selama ini terjadi harus segera dihentikan karena tidak memberikan solusi permanen di Papua.
"Adanya rencana dialog yang disampaikan oleh Presiden SBY harus didahulukan dengan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh masyarakat dan mahasiswa Papua di mana pun mereka berada," ujar Muzzammil.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, menyatakan bahwa sebelum pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat Papua, kegiatan TNI yang berada di Papua harus dihentikan.
"Hal ini untuk menyukseskan dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat," kata Hasanuddin. Menurut dia, kegiatan TNI yang perlu dihentikan adalah patroli, penyisiran, atau pencarian yang tak jelas karena akan menimbulkan kecurigaan.
Ia menilai adanya sekian ribu personel TNI/ Polri yang ada di Papua bukannya memberi solusi, melainkan justru menimbulkan masalah.
DPR, lanjut Hassanuddin, mendukung rencana pemerintah untuk melakukan dialog dalam menyelesaikan persoalan Papua yang tak kunjung selesai. "Pemerintah dan masyarakat Papua harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada," katanya.
(D011/R018)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
