Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan pihaknya menghimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) agar mempercepat penyerapan belanja modal untuk mengantisipasi krisis global dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Krisis global tentunya akan memperlambat pertumbuhan ekspor dan growth kita, hal ini tentu bisa di kompensasi dengan penyerapan belanja modal yang lebih cepat agar pertumbuhan kita tetap tinggi," kata Anny pada acara Penganugerahan Tokoh Finansial Indonesia 2011 di Jakarta, Rabu malam.

Anny menjelaskan, ketika mendengar bahwa government bonds di Jerman tidak terserap oleh pasar, maka implikasinya tentu akan ada di Indonesia. Banyak analis mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terlalu cepat terkena imbasnya, kemungkinan imbas itu akan masuk dari sisi perbankan. Tapi, di sisi lain ada juga yang mengatakan ini akan masuk dari sisi ekspor.

Apapun itu, lanjutnya, kalau dampak krisis akan masuk ke Indonesia tentunya kita harus mulai merespon dengan baik, sehingga apabila ekonomi pada 2012 tidak sebaik ekonomi 2011, bahkan krisis ekonomi terus memburuk dan membawa implikasi ke Indonesia, terutama kepada penurunan pertumbuhan dari sisi ekspor, maka kita harus mulai mencari jalan keluar supaya ekonomi tetap tumbuh 6,7 persen.

Menurutnya, tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai 6,5 persen, artinya tahun ini Indonesia tumbuh sesuai dengan yang diharapkan, ini merupakan pondasi yang baik bagi Indonesia untuk melangkah pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, yang perlu diperhatikan, pertumbuhan 6,5 persen tersebut ditopang dari pertumbuhan konsumsi masyarakat sekitar 2,7 persen dan nett ekspor 3,3 persen. Artinya, kalau kita ingin menjaga pertumbuha ekonomi pada level itu, maka konsumsi dan net ekspor harus betul-betul diperhatikan pada 2012.

"Kita perhatikan tahun depan, kalau terjadi goncangan di sektor global kemudian punya implikasi terhadap nett ekspor kita, maka belanja pemerintah pada 2012 harus diyakinkan dan dipastikan bisa di disbursement secepat mungkin di dalam triwulan pertama, itu kuncinya, supaya jika ada goncangan sedikit terhadap net ekspor, kita memiliki kompensasi melalui belanja pemerintah yang lebih cepat sehingga akselerasi ekonomi bisa tercapai," tegasnya.

Anny mengungkapkan, sampai hari ini realisasi belanja modal baru mencapai 52 persen, hal ini perlu menjadi perhatian bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk waktu yang akan datang.

Menurutnya, Kementerian keuangan, kira-kira 2-3 bulan yang lalu begitu melihat tanda-tanda belanja modal ini kelihatannya lamban, telah memanggil K/L yang melakukan eksekusi belanja modal di lapangan.

"Kami coba tanyakan sebetulnya apa masalahnya, ternyata masalah utamanya adalah terkait dengan ketersediaan lahan, masih seperti yang dulu, sehingga UU ketersediaan lahan Untuk kepentingan publik menjadi keharusan untuk bisa diselesaikan secepat mungkin pada tahun 2012," ujarnya.

Kendala lainnya adalah masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi, pada awal tahun ini kita punya pelajaran berharga dari persoalan procurement, ketika pengadaan barang dan jasa diperkenankan untuk dilakukan sebelum tahun anggaran yang baru dimulai, ternyata juga tidak bisa dieksekusi pada awal tahun.

Hal itu dikarenakan pada awal tahun dilakukan revisi tentang Keppres Pengadaan Barang dan Jasa yang kemudian mengharuskan dokumen pengadaan menjadi berbeda dengan dokumen sebelumnya.

"Lalu apa yang terjadi, K/L mengulang kembali proses pengadaan, ini tidak boleh lagi terjadi pada tahun depan," ucapnya.

Kendala lainnya dalam penyerapan belanja modal adalah sering terjadi revisi program-program di K/L, terkadang revisi program ini terjadi dua samapai tiga kali, bahkan lebih.

"Saya tegaskan, ini tidak boleh lagi terjadi di 2012, karena kalau proses disbursement terjadi penumpukan di akhir tahun maka perlambatan dari sisi ekspor yang akan terjadi dan tidak segera diatasi, jadi kuncinya adalah mendorong government expenditure," katanya. (ANT)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011