Dia menyatakan optimis, bahwa target investasi sebesar Rp290 triliun dan total ekspor sebesar 230 miliar dolar AS juga akan dapat dicapai. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk memacu pembangunan infrastruktur pada 2012.
Jafar mengatakan, FPD menaruh kepercayaan besar terhadap pemerintah dalam mengantisipasi dampak situasi perekonomian global yang tidak menentu. "Kepercayaan ini didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis perekonomian global yang berlangsung sepanjang 2008-2009. Kini banyak pihak menyebut Indonesia sebagai 'emerging economy' bukan ekonomi dunia ketiga yang selama 60 tahun disematkan," ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga di atas 6 persen, peningkatan belanja pemerintah, semakin luasnya kesempatan bekerja dan berusaha, pengangguran yang semakin berkurang, kemiskinan yang terus menurun serta perbaikan penghasilan masyarakat merupakan indikator nyata capaian ekonomi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat inklusif dan sekaligus berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar yang berorientasi pada pro-pertumbuhan (pro growth), pro-lapangan kerja (pro job), pro-pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pro-lingkungan (pro environment).
Menurut Jafar, optimisme itu semakin diperkuat lagi dengan ditetapkannya Indonesia pada status "investment grade" yang akan memberikan dampak pada menndongkrak pertumbuhan ekonomi atau Pertumbuhan Domestik Bruto Indonesia; penguatan fundamental ekonomi dan reformasi struktural; serta "investment grade" akan menjadi sentimen positif IHSG untuk jangka panjang.
Selain itu, aliran dana asing (capital inflow) yang masuk ke Indonesia akan semakin besar; investor akan menanamkan investasi secara lngsung dengan membangun usaha di Indonesia; portofolio utang menjadi efisien dan tingkat resiko menjadi lebih rendah karena membaiknya utang jangka panjang; serta menaikan kepercayaan diri Indonesia di tingkat dunia karena mempunyai tingkat resiko yang rendah.
"Fraksi Partai Demokrat memandang dan menempatkan tahun 2012 sebagai tahun kerja, sebagai tahun melanjutkan bakti untuk rakyat sekaligus sebagai tahun untuk merampungkan seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan persiapan-persiapan agenda politik kebangsaan untuk tahun mendatang," kata Jafar.
Dia menambahkan, pemerintah berhasil melaksanakan agenda Klaster pertama, program bantuan dan perlindungan sosial seperti raskin, Bantuan Operasional Sekolah, Jamkesmas, Askeskin. Klaster kedua, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Klaster ketiga, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka efektif akan dilaksanakan mulai tahun 2012 Klaster keempat yaitu program murah, meliputi rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.
Sementara itu, berkaitan dengan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ada beberapa isu krusial yang menjadi perhatian, antara lain: definisi sisa suara; apakah sisa suara dibagi habis di dapil atau di Provinsi; besaran dapil dan besaran persentase "Parliamentary Threshold (PT)".
Fraksi Partai Demokrat optimistis di tahun 2012, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan semakin membaik. Kebijakan moratorium remisi para koruptor merupakan bukti nyata kesungguhan pemerintah untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. FPD juga menaruh harapan dan kepercayaan penuh kepada Pimpinan KPK yang baru terpilih akan dapat menjalankan tugas secara professional dan independen dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Berkaitan dengan Setgab Koalisi, FPD meminta agar Partai-partai yang tergabung dalam Setgab lebih konsisten dan berkomitmen kuat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah baik di eksekutif maupun dilegislatif mengedepankan etika politik dengan tidak mempraktekkan politik dua kaki.
"Rakyat sesungguhnya sudah cerdas dan memahami benar, berpolitik hendaknya menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang utama bukan kepentingan kelompok yang menimbulkan kegaduhan politik dan akhirnya agenda-agenda pembangunan terganggu," demikian Mohammad Jafar Hafsah.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
