Juru bicara fraksi Gerindra Sumatera Barat Mesra saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD 2021di Padang, Jumat, mengatakan, angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang Rp260,8 miliar.
Baca juga: Pendapatan Papua Barat 2019 melonjak dari dana bagi hasil migas
Menurut dia kecenderungan Silpa yang membengkak ini membuat pihaknya sedih karena di saat susah mendapatkan uang dan meningkatkan pendapatan daerah yang harusnya digunakan untuk pelayanan publik dan memfasilitasi kebutuhan masyaraat, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik.
"Kami meminta ada penerapan reward dan punishment atas OPD yang menyebabkan Silpa membengkak dan jika tidak ada sanksi maka dikhawatirkan Silpa akan lebih membengkak lagi," kata dia.
Baca juga: DPRD sebut rata-rata Silpa Kota Bogor mencapai Rp300 miliar
Selain itu Fraksi Gerindra juga mempertanyakan soal tindak lanjut temuan BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat berkaitan dengan penanganan Covid-19 beberapa waktu lalu.
Menurut dia dalam LHP atas Laporan Keuangan tahun 2021, BPK mengatakan masih ada kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 pada BPBD Sumbar sebesar Rp 5,4 Miliar lebih yang hingga hari ini belum ditagih.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor sayangkan BLT 2.800 warga dibatalkan Dinsos
"Mohon kejelasan Saudara Gubernur, kapan ini akan ditindaklanjuti dan diselesaikan,” kata dia.
Pandangan umum ini merespon Nota Pengantar yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam Rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD 2021, tiga hari sebelumnya dan secara keseluruhan, ada 19 poin berisi masukan dan pertanyaan yang disampaikan Fraksi Gerindra kepada Gubernur Sumatera Barat.
Baca juga: DPRD Bengkulu minta Silpa APBD untuk penanganan COVID-19
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
