Kepada pers seusai rapat pleno FPDIP di Jakarta, Selasa, Puan mengatakan bahwa saat ini fraksinya sudah memiliki analisa hasil kajian tentang kebijakan pembatasan konsumsi BBM atau menaikkan harga BBM.
Menurut Puan, upaya pemerintah memaksakan pembatasan BBM dan melakukan konversi energi ke gas ternyata tidak diiringi dengan persiapan infrastruktur pendukungnya.
"Misalnya saja bagaimana konversi itu akan dilakukan, apakah stasiun pengisian bahan bakar gas untuk masyarakat juga sudah banyak tersedia dan lain sebagainya," kata Puan.
Selain itu, ia menambahkan, juga masih belum jelas bagaimana dengan distribusi BBM yang masih disubsidi, untuk siapa saja dan bagaimana pengawasan dilakukan secara konsisten.
Jadi, menurut Puan, sebenarnya masih banyak permasalahan yang belum terjawab oleh pemerintah sehingga memaksakan kebijakan yang belum matang itu dalam waktu dekat ini justru berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan baru.
"Semua belum siap dan kalau tetap dipaksakan, kami akan tegas menolaknya," ujarnya.
(D011/R010)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2012
