“Dulu orientasinya masih pada kuantitas akan tetapi, di tahun ini, dengan di-launching-nya Inpres nomor 3 tahun 2022 maka ada pergeseran dari kuantitas menjadi kualitas,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat ditemui ANTARA dalam Peluncuran Inpres Nomor 3 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa.
Hasto menjelaskan pembangunan 16.874 kampung keluarga berkualitas telah melibatkan sebanyak 13 kementerian/lembaga terkait guna mewujudkan ketahanan keluarga dalam segala aspek kehidupan.
Pembangunan kualitas itu diorientasikan kepada setiap individu dalam keluarga seperti calon pasangan pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, remaja hingga lansia. Bergesernya orientasi itu memiliki tujuan menghasilkan keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia sesuai dengan indeks pembangunan keluarga (I Bangga).
“Ketentraman di dalamnya termasuk status di dalam keluarga. Semua jelas, jadi tidak ada keluarga yang tidak jelas, tidak ada surat nikahnya, kemudian tidak ada keluarga yang perkawinannya hanya di bawah tangan dan seterusnya. Sehingga itu unsur di dalam indeks pembangunan keluarga dalam hal tentram,” ucap Hasto.
Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia bangsa yang berkualitas. Setelah sebelumnya, kampung keluarga berkualitas yang dikenal sebagai kampung keluarga berencana lebih difokuskan dalam menurunkan angka kesuburan total (TFR) yang masih tinggi.
Baca juga: BKKBN: Inpres Nomor 3 Tahun 2022 acuan RI bangun ketahanan keluarga
“Kalau dulu lebih menekankan Total Fertility Rate (TFR)-nya harus turun. Tapi Alhamdulillah, sampai hari ini meskipun pandemi, total fertility rate turun menjadi 2,24,” kata dia.
Hasto melanjutkan pembangunan keluarga yang sebelumnya mulai dilakukan di kampung yang terisolir, kini akan dilakukan secara serentak di seluruh desa yang ada di Indonesia.
Masing-masing desa nantinya akan disusun berdasarkan stratanya sesuai dengan kondisi masing-masing. Strata yang dirinya sebutkan terdiri dari kampung keluarga berkualitas yang masih merintis, sudah mandiri dan berkesinambungan.
Hasto menekankan dalam membangun ketahanan keluarga yang mandiri dan berkualitas, betul-betul membutuhkan bantuan dari semua pihak. Tidak ada satu pun siklus kehidupan yang boleh terabaikan apabila negara ingin mewujudkan sumber daya yang unggul.
Seperti halnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas yang diresmikan setelah tujuh tahun penantian, menurutnya itu merupakan wujud nyata dari keseriusan pemerintah untuk membangun ketahanan keluarga di Indonesia.
Dengan kolaborasi dan konvergensi semua program pemerintah, dia berharap semua desa akan menuju strata yang tertinggi yakni menjadi kampung keluarga berkualitas yang berkelanjutan.
“Oleh karena itu semua desa menjadi wajib untuk menuju kampung keluarga berkualitas,” ujar dia.
Baca juga: BKKBN: Penduduk sentral pembangunan dalam wujudkan ketahanan demografi
Baca juga: BKKBN sebut prioritas penanganan stunting 12 provinsi
Baca juga: BKKBN-UNRI terjunkan 6.424 mahasiswa percepat penurunan angka stunting
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
