“Kerja sama antara Dewan Guru Besar IPB dan Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar (KIPD) AIPI diharapkan dapat menghasilkan naskah akademik atau rekomendasi yang implementatif dan melahirkan banyak evidence based policy (kebijakan berbasis bukti) dengan peternakan pada khususnya,” kata Ketua AIPI Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam webinar yang diikuti secara virtual di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan naskah akademik atau rekomendasi yang implementatif tersebut akan berguna untuk mewujudkan industri peternakan kolektif di Indonesia melalui SPPR.
Untuk memperoleh naskah akademik atau rekomendasi itu, KIPD AIPI dan Dewan Guru Besar IPB mengadakan seminar virtual atau webinar dengan topik Mewujudkan Industri Peternakan-Kolektif di Indonesia melalui Sistem Pemberdayaan Peternak Rakyat (SPPR).
Melalui penyelenggaraan webinar itu, AIPI, IPB dan pemangku kepentingan lainnya mencoba mendalami dan berupaya berkontribusi untuk memperoleh solusi yang terbaik untuk mewujudkan industri peternakan kolektif di Indonesia.
Baca juga: Indonesia punya peluang investasi prospektif di utara Australia
Satryo menuturkan melalui webinar tersebut, pemikiran lebih dalam lagi dari para pemikir bangsa dengan beragam latar belakang, antara lain akademisi, peneliti, birokrat, politikus, pengusaha, dan profesional dapat memberi rekomendasi yang lebih baik untuk penguatan dan penyebaran SPPR di Indonesia.
AIPI berkomitmen untuk aktif menyebarluaskan inovasi kelembagaan SPPR di Indonesia dalam rangka membangun industri peternakan kolektif berbasis sumber daya lokal, dengan aktor utamanya komunitas peternak rakyat.
Ketua Dewan Guru Besar IPB Evy Damayanthi mengatakan SPPR merupakan paradigma baru dalam membangun industri peternakan berbasis sinergi tetrahelix yang meliputi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, dan komunitas.
Oleh karenanya, untuk memperkuat pembangunan industri peternakan di Indonesia, SPPR sebagai inovasi kelembagaan yang penting bagi komunitas peternak rakyat dapat disebarluaskan di seluruh Indonesia.
Evy menilai paradigma dan pemikiran dari beragam perspektif dan kepentingan yang dihasilkan dari webinar tersebut akan memperkaya draf naskah akademis pembangunan industri peternakan kolektif berbasis kearifan lokal di Indonesia yang segera disusun setelah webinar itu.
“Semoga webinar ini dapat menghimpun berbagai pandangan dan memberi masukan terhadap naskah akademik yang segera disusun pascawebinar untuk pembangunan industri peternakan sehingga nanti akan memperkaya kebijakan kepada legislatif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Baca juga: ILDEX Indonesia 2019 dorong pertumbuhan industri peternakan nasional
Baca juga: Pemerintah komitmen dorong industri pengolahan hasil ternak
Baca juga: Indef sarankan pemerintah miliki data termutakhir industri perunggasan
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
