Ketua BEM Unaim Yapis Wamena, Wahyu Adi Pratama, Kamis, saat membacakan pernyataan sikap, menyatakan menolak kenaikan BBM serta minta transparansi kuota BBM di Jayawijaya.
"Kami minta pemerintah relokasi anggaran dari lembaga lain dan difokuskan untuk pembelian BBM serta memperpanjang batas pelayanan BBM di APMS," katanya.
Mahasiswa meminta pemerintah segera mengendalikan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) akibat kenaikan BBM, serta mengusut mafia BBM, mengawal dan menertibkan BBM mahal di tingkat pengecer.
Baca juga: Misinformasi! Video iring-iringan demo buruh dan mahasiswa pada 6 September 2022
Baca juga: Pecalang ikut amankan demo kenaikan harga BBM
"Kami juga minta DPRD mengawal dan usut mutilasi warga sipil di Kabupaten Mimika," katanya.
Dalam orasi mahasiswa, mereka mengatakan COVID-19 sudah menghancurkan perekonomian warga sehingga harga BBM tidak harus dinaikkan.
"Dari jauh, mama penjual sayur naik taksi dengan harga mahal karena BBM naik, syukur kalau sayur laku, kalau tidak laku masyarakat mau makan apa. Biaya pendidikan pasti naik. Yang dinaikkan itu upah buruh, bukan harga BBM," katanya.
Ketua DPRD Jayawijaya Matias Tabuni mengatakan kenaikan harga BBM juga berdampak kepada wakil rakyat, sehingga aspirasi protes warga itu akan disampaikan ke Jakarta.
"Tugas kami, aspirasi tidak akan tinggal di sini, kami akan teruskan ke provinsi, tetapi saya dan teman-teman bisa juga antar langsung ke DPR RI dalam waktu dekat," katanya.*
Baca juga: Puan Aspirasi tolak kenaikan BBM didengar dan akan disampaikan
Baca juga: Anggota DPR RI temui massa unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM
Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
