"Skema ini telah dirumuskan sejak 2019 sebagai langkah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan ibu dan anak," kata Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan pelaksanaan uji coba skema BKS KIA dimulai September 2022 sampai Agustus 2022 dengan melibatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota/Kabupaten Serang, FKTP mitra BPJS Kesehatan, United States Agency for International Development (USAID), Bank Dunia.
Ia mengatakan kondisi saat ini, 67 persen pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC) dilakukan di rumah sakit, sementara FKTP sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan justru hanya melayani 33 persen ANC.
Kualitas pelayanan ANC juga belum memenuhi standar sehingga kehamilan berisiko tinggi kurang teridentifikasi dengan baik dan menyebabkan tingginya rujukan ke rumah sakit.
“Persentase layanan ANC di Indonesia yang memenuhi standar baru 2,7 persen. Tingginya angka persalinan melalui operasi caesar salah satunya disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas ANC," katanya.
Oleh karena itu, BPJS Kesehatan bersama Kemenkes RI dan USAID mengembangkan skema pembayaran BKS KIA demi meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan ibu dan anak dengan tetap memperhatikan mutu layanan, sarana dan prasarana.
Baca juga: Penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan di Sulsel bertambah
Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengharapkan keberadaan BKS KIA bisa mendongkrak kualitas, efisiensi, dan ekuitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.
Ia mengatakan melalui pengembangan sistem pembayaran BKS KIA, peserta JKN bisa memperoleh manfaat layanan ultrasonografi (USG) di FKTP, layanan ANC sebanyak enam kali, dan persalinan yang dibantu oleh satu dokter dan dua bidan/perawat di FKTP.
“Manfaatnya bukan hanya untuk peserta saja. Bagi FKTP yang menerapkan BKS KIA, akan ada kenaikan besaran tarif sesuai harga keekonomian kesehatan ibu dan anak, misalnya untuk layanan ANC, persalinan, layanan pasca-persalinan (post natal care/PNC), dan layanan KB. Pemberian layanan ANC dan PNC lengkap di FKTP akan dipantau dan dievaluasi secara ketat," ujarnya.
Pihaknya juga menambah fitur Aplikasi P-Care untuk mempermudah proses memverifikasi penagihan klaim KIA dan memantau implementasinya di FKTP uji coba.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes RI Yuli Farianti mengatakan pihaknya siap memulai sistem "belanja strategis" dalam layanan kesehatan ibu di puskesmas dan klinik.
Ia mengatakan kepatuhan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan ibu yang terstandar akan dipantau Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
“Penguatan pemastian mutu menjadi salah satu kunci sistem BKS KIA. Klaim yang dibayarkan akan diverifikasi dengan layanan terstandar," ujarnya.
Baca juga: 189.694 warga Rejang Lebong terdaftar peserta JKN-KIS
Kepastian kualitas layanan, katanya, akan berimbas pada peningkatan pelayanan ibu hamil dan persalinan yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus dicapai oleh pemerintah daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Agus Sukmayadi mengatakan siap mendukung uji coba sistem BKS KIA di empat puskesmas dan 11 klinik swasta di Kabupaten Serang.
Ia berharap, program tersebut juga mampu menurunkan angka kematian ibu yang melahirkan dan bayi baru lahir.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ahmad Hasanuddin berkomitmen mendukung kelancaran uji coba BKS KIA di delapan puskesmas dan 17 klinik swasta di Kota Serang.
Menurutnya, BKS KIA bertujuan untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
"USAID gembira dapat mendukung BPJS Kesehatan dan Kemenkes RI dalam merancang kegiatan uji coba BKS KIA di Kabupaten/Kota Serang," katanya.
Wakil Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia Daryl Martyris mengatakan inisiatif itu akan membantu memperkuat kualitas layanan di fasilitas kesehatan di Indonesia dan memperbaiki status kesehatan ibu dan bayi.
Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan 897.565 warga Lombok Timur ditanggung pemerintah
Baca juga: BPJS Kesehatan lakukan otomasi proses bisnis dan efisiensi operasional
Baca juga: Dirut: Gedung baru BPJS Kesehatan Sidoarjo tingkatkan layanan JKN
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
