"Program ini baik. Kami berharap warga Surabaya bisa memanfaatkannya," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Kamis.
Anas mengapresiasi Pemkot Surabaya yang mengeluarkan kebijakan penghapusan denda PBB karena selaras dengan upaya memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pascapandemi COVID-19.
Baca juga: Mau perpanjang STNK tahunan? Bisa dicek di sini
Baca juga: Anies: Pergub 23/2022 untuk hindari "pengusiran halus" karena pajak
Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan penghapusan denda PBB secara tidak langsung juga meringankan beban ekonomi masyarakat pada masa pemulihan ekonomi.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan tersebut membangun kesadaran masyarakat agar menjadi wajib pajak yang baik serta tertib administrasi pada kepemilikan bangunan dan lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengajak masyarakat Surabaya yang memiliki tunggakan PBB untuk memanfaatkan program tersebut. Penghapusan denda kata dia, berlaku untuk PBB selama kurun 1994 sampai 2022.
"Pemberian program penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB tersebut dengan membayarkan pokok pajak pada periode tersebut," kata dia.
Baca juga: Pemprov Sumut gelar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor
Baca juga: Sumbar dongkrak pendapatan daerah dengan turun ke jalan
Musdiq mengatakan masyarakat Surabaya yang membayar pokok PBB maka otomatis sanksi administrasi mereka dihapus.
Cara pembayaran PBB di Surabaya, lanjut dia, cukup mudah yakni dengan menunjukkan SPPT PBB yang dapat diunduh melalui laman pbb.surabaya.go.id.
Pembayaran PBB tersebut, kata Musdiq, juga dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Bapenda di Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Anom Prihantoro
Copyright © ANTARA 2022
