pemerintah juga harus memonitor bantuan uang Rp150.000 itu dibelikan kebutuhan sehari-hari masyarakatBadung (ANTARA) - Beberapa pengamat kebijakan publik dalam sebuah acara diskusi menilai penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah kepada masyarakat merupakan langkah tepat memitigasi dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut para pengamat itu, BLT yang disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan merupakan alat untuk menjaga daya beli masyarakat agar inflasi tetap terkendali setelah ada kenaikan harga BBM.
“Itu suatu keputusan yang sangat strategis dilakukan oleh pemerintah, karena bagaimana pun penyesuaian harga BBM ini berdampak kepada masyarakat rentan,” kata Emrus Sihombing, pengamat kebijakan publik dan pakar komunikasi politik, dalam acara diskusi yang siarannya diterima di Badung, Bali, Rabu.
Dalam kesempatan yang sama, ia kembali mengingatkan pemerintah penyaluran BLT perlu diawasi dan dipastikan penerima adalah mereka yang berhak. Demi mewujudkan itu, ia mengusulkan agar pemerintah dapat secara berkala menyesuaikan data yang tersedia dengan temuan di lapangan.
“Saya rasa harus ada kombinasi antara data di pusat, dan juga koordinasi dengan kelurahan, karena mereka yang tahu persis masyarakatnya sehingga sangat penting adanya cross check data dan bagaimana aktualnya di lapangan,” kata dia.
Baca juga: Pengamat: BLT jadi bantalan bantu masyarakat hadapi kenaikan harga BBM
Baca juga: Pengamat: Penyaluran BLT BBM bersubsidi harus tepat sasaran
Dalam sesi diskusi yang sama, Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio memberi penilaian yang sama terhadap kebijakan BLT pemerintah.
“Tentu ini baik, karena tujuan Presiden (Joko Widodo) memberikan (BLT) ini menjaga supaya orang miskin tidak semakin miskin. Maka, diberikanlah bantuan langsung berupa uang, karena kalau barang nanti rawan dikorupsi,” kata Agus.
Dia pun berharap bantuan yang disalurkan pemerintah dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia menyampaikan perlu ada pengawasan (monitoring) dan sosialisasi dari pemerintah kepada penerima BLT.
“Pemerintah juga harus memonitor bantuan uang Rp150.000 itu dibelikan kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga di tempat pembagian bansos (bantuan sosial) harus ada orang yang memberi sosialisasi dan mengingatkan,” kata dia.
Presiden Joko Widodo pada sela-sela kegiatannya di Ternate, Maluku Utara, Rabu, menyampaikan sejauh ini 19,9 juta masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia telah menerima BLT dampak pengalihan subsidi BBM.
Artinya, penyaluran BLT mencapai 96,6 persen dari total penerima sebanyak 20,65 juta.
Baca juga: Kemensos realisasikan penyaluran BLT BBM kepada 96,9 persen KPM
Dalam sesi diskusi yang sama, Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio memberi penilaian yang sama terhadap kebijakan BLT pemerintah.
“Tentu ini baik, karena tujuan Presiden (Joko Widodo) memberikan (BLT) ini menjaga supaya orang miskin tidak semakin miskin. Maka, diberikanlah bantuan langsung berupa uang, karena kalau barang nanti rawan dikorupsi,” kata Agus.
Dia pun berharap bantuan yang disalurkan pemerintah dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia menyampaikan perlu ada pengawasan (monitoring) dan sosialisasi dari pemerintah kepada penerima BLT.
“Pemerintah juga harus memonitor bantuan uang Rp150.000 itu dibelikan kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga di tempat pembagian bansos (bantuan sosial) harus ada orang yang memberi sosialisasi dan mengingatkan,” kata dia.
Presiden Joko Widodo pada sela-sela kegiatannya di Ternate, Maluku Utara, Rabu, menyampaikan sejauh ini 19,9 juta masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia telah menerima BLT dampak pengalihan subsidi BBM.
Artinya, penyaluran BLT mencapai 96,6 persen dari total penerima sebanyak 20,65 juta.
Baca juga: Kemensos realisasikan penyaluran BLT BBM kepada 96,9 persen KPM
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
