Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengusulkan adanya pengawasan sertifikasi halal bagi industri daging guna memastikan proses penyembelihan hewan ternak maupun unggas sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
"Pengawasan terhadap industri maupun lembaga ekonomi yang kebetulan memiliki label halal ini perlu ada dewan pengawas yang disertakan menjadi salah satu syarat," katanya usai audiensi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Semarang, Senin.
Wagub yang akrab disapa Gus Yasin ini juga mengusulkan perlunya pengawasan terhadap sarana prasarana yang dimiliki oleh setiap tempat pemotongan.
Ia mengatakan apabila usulan tersebut disetujui atau dikaji lebih jauh, Pemprov Jateng siap menindaklanjuti dengan menggelar pelatihan pengawasan yang diberikan kepada para juru sembelih halal (juleha) yang sebelumnya sudah dilatih menyembelih.
"Kami siap untuk meningkatkan lagi (pelatihan bagi) yang kemarin kita latih jadi juleha. Kami tingkatkan bukan hanya menjadi juru sembelih, tapi juga sekaligus pengawas bagaimana regulasi di RPH, RPU, RPA di Jateng yang kebetulan saat ini memiliki sertifikat halal," ujarnya.
Wagub juga segera melapor ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengenai wacana pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang nantinya bisa berperan aktif mewujudkan perekonomian syariah di daerah setempat.
Berdasar informasi yang diterimanya, beberapa provinsi yang sudah membentuk KDEKS adalah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Barat.
"Insyaallah kami akan sampaikan ke Pak Gubernur untuk pertemuan kali ini karena di daerah lain seperti Riau, Sumatera Selatan, NTB, dan Sumatera Barat sudah ada KDEKS. Saya sampaikan biar Jateng segera menyusul," katanya.
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2022
