Dalam temu media di Jakarta, Selasa, Mardi menjelaskan bahwa Uni Eropa tengah menggodok Peraturan Uji Tuntas untuk memastikan komoditas yang masuk ke wilayahnya tidak dihasilkan dari proses yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Pengesahan aturan itu akan mempengaruhi impor komoditas dari Indonesia seperti produk kayu, kelapa sawit, dan kakao.
Baca juga: KLHK: SVLK untuk pastikan produk kayu dari sumber legal dan lestari
"Selain Uni Eropa, sebetulnya pasar-pasar lain juga saat ini sedang menggodok aturan yang mirip, seperti di Amerika Serikat dan Inggris mengenai komoditas yang bebas deforestasi," ujar Mardi.
Menurutnya, hampir semua pasar bergerak ke arah memastikan komoditas yang diimpor berasal dari cara yang legal dan dari proses yang lestari serta berkelanjutan.
Dia menjelaskan bahwa upaya untuk memastikan produk "hijau" di Indonesia sudah berlangsung beberapa waktu. Namun, membutuhkan konsistensi penerapannya.
Baca juga: APHI dukung upaya pemerintah perluas pengakuan SVLK di tingkat global
Indonesia dan Uni Eropa sebelumnya sudah memiliki kerja sama FLEGT-VPA untuk memastikan produk kayu yang diimpor bukan berasal dari penebangan liar. Indonesia juga sudah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) untuk memastikan produk kayu berasal dari sumber legal dan dari proses lestari.
"Inisiatif-inisiatif sektoral itu kalau dilakukan dengan konsisten harusnya tidak terlalu susah memenuhi keinginan atau dorongan dari kebutuhan pasar," katanya.
Hal serupa juga dikatakan Sri Palupi, peneliti Institute for Ecosoc Rights. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki modal yang cukup besar untuk dapat memenuhi permintaan pasar akan komoditas yang dihasilkan dari proses berkelanjutan dan bukan hasil dari degradasi hutan.
Baca juga: KLHK: SLVK jadi rujukan bagi promosi komoditas bersertifikat lestari
"Upaya-upaya sudah dilakukan. Namun, keseriusan dan political will yang perlu ditegaskan," katanya.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
