Pernyataan kritis Wapres dalam sambutannya pada Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Kamis, 6 Oktober 2022, ini sangat relevan dikaitkan dengan kualitas pengisian jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang harus diletakkan sebagai bagian penting dari proses transformasi birokrasi Indonesia, guna mewujudkan Indonesia Maju dalam konteks kelembagaan birokrasi yang mengedepankan sistem merit.
Hal itu sekaligus menjawab keraguan dan persepsi publik yang negatif begitu mendengar kata-kata birokrasi. Birokrasi dalam persepsi, negatif, yakni lamban, bertele-tele, ruwet, yang mudah dipersulit, terkesan minta dilayani yang semestinya melayani, kaku, jauh dari terbuka, transparan, dan akuntabel.
Untuk mendukung transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju terbentuknya pimpinan dari semua level, perlu dirumuskan ekosistem seleksi kepemimpinan ASN yang adaptif. Ini perlu guna membangun pimpinan publik yang transformatif. Dengan ekosistem yang baik, akan lahir pimpinan yang memiliki ide visioner, sekaligus mampu melakukan eksekusi kebijakan dengan langkah-langkah konkret dalam menjawab tantangan dunia geopolitik yang semakin sulit diduga.
Kenapa perlu dukungan ekosistem yang terkonsep? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik yang beranggotakan makhluk hidup dan komponen abiotik yang isinya makhluk tidak hidup.
Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Dalam konteks ini, ekosistem birokrasi.
Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara birokrasi dengan lingkungannya. Dalam sebuah ekosistem terdapat tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Di mana ekosistem adalah kesatuan (sistem) yang terdiri dari komunitas berbagai jenis organisme hidup dan lingkungan tidak-hidup (berupa materi dan energi) yang saling berhubungan dan berinteraksi.
Adaptif
Konsep yang dimaksud dengan adaptif, menurut Rahayu (2010), perilaku adaptif adalah kemampuan seseorang untuk mampu menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Jika seseorang mampu berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai perilaku adaptif yang baik.
Adaptasi bagi birokrasi adalah cara birokrat dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan sebagai pelayan masyarakat. Birokrasi yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk memperoleh energi, spirit, dan nutrisi. Selanjutnya birokrasi akan mampu mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti atmosfer yang selalu beraroma politik.
Adaptasi dalam konteks ekosistem dan birokrasi adalah cara birokrat dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Birokrasi yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk mencegah atau bahkan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selanjutnya birokrasi akan mampu mengatasi kondisi di lapangan yang sangat mungkin muncul konflik kepentingan.
Mengapa adaptif perlu dilakukan ? Dengan sikap adaptif yang dimiliki oleh birokrasi, akan sangat membangun iklim ekosistem yang terpola. Apa pun bentuk penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan melampaui wewenang bisa diatasi. Dengan demikian menjawab pertanyaan mengapa pola adaptif menjadi sangat penting.
Ekosistem dalam konteks birokrasi yang adaptif adalah kesatuan (sistem) yang terdiri dari komunitas berbagai birokrat dan lingkungan eksternal yang saling berhubungan dan berinteraksi.
Apa konsep ekosistem dan apa itu konsep ekologi? Menurut KBBI, ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Ekologi sendiri merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya).
Apa yang dimaksud dengan ekosistem dikaitkan dengan birokrasi? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam hal ini birokrasi dengan lingkungannya yang sangat kompleks. Di mana lingkungan eksternal sangat besar kemungkinan akan memengaruhi kinerja birokrasi. Di sinilah perlunya ekosistem dan birokrasi yang harus adaptif.
Ekosistem Birokrasi
Diperlukan langkah pemerintah yang konsekuen dan konsisten sebagai manifestasi kehadiran negara dikaitkan dengan pelayanan publik yang prima.
Pertama, perlu dirumuskan konseptual ekosistem ketika seleksi kepemimpinan ASN yang adaptif guna membangun pemimpin publik yang transformatif. Dengan sistem yang objektif dikaitkan ekosistem seleksi yang adaptif maka diharapkan akan muncul talenta-talenta sumber daya manusia (SDM) yang kapabel dan berdaya saing. Sangat dimungkinkan dengan ekosistem yang baik, akan lahir pemimpin yang memiliki ide visioner, sekaligus mampu melakukan eksekusi kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam menjawab tantangan pembangunan.
Kedua, sebagai negara dengan keberagaman dan memiliki SDM ASN yang tersebar di seluruh Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perlu mendesain strategi nasional terpadu untuk menciptakan dan memperkuat fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu ikatan kebangsaan.
Hal ini perlu mengingat otonomi daerah dan desentralisasi sangat terbuka peluang terjadinya pengotak-ngotakan dalam semangat kedaerahan. Dengan konsep semangat kebangsaan dengan cara menguatkan visi besar otonomi daerah, bahwa daerah yang maju akan berkontribusi bagi Indonesia yang maju.
Ketiga, ekosistem baik langsung maupun tidak langsung, akan memperkuat konsep untuk menekankan perlunya penguatan peran KASN dalam pengawasan sistem merit di era demokrasi.
Prinsip netralitas dan profesional harus menjadi platform bersama bagi para pengambil kebijakan di pusat dan daerah. Di sinilah pentingnya peran KASN dalam menjaga relasi birokrasi dan visi kepemimpinan sesuai prinsip meritokrasi. Kiranya kita sependapat, membangun wajah birokrasi yang mendukung agenda transformasi Indonesia Emas 2045.
Dengan demikian, diharapkan ke depan tidak akan ada lagi ketertinggalan antara satu lembaga dengan lembaga lain karena seluruhnya telah memenuhi standar maupun indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan.
Tujuannya, semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten pada tahun 2024 dapat memenuhi standar kategori yang ditetapkan. Tidak boleh ada kementerian, lembaga, dan pemda yang 'tinggal kelas'. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian di pusat dan daerah harus memiliki komitmen mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang unggul dan kuat.
*) Drs.Pudjo Rahayu Risan, M.Si, adalah Pengamat Kebijakan Publik, Pengajar tidak tetap STIE Semarang
Copyright © ANTARA 2022
