Piagam tersebut diserahkan pada ‘Forum Tingkat Tinggi: Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan RCEP’ yang diselenggarakan Pemerintah Kamboja pada 2–3 November 2022 di Phnom Penh, Kamboja.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kamboja atas pemberian Piagam Merit of the Great Class dan mengucapkan selamat kepada Ketua Komite Perundingan RCEP 2013–2020 Iman Pambagyo," kata Mendag lewat keterangan diterima di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis.
Piagam tersebut diberikan atas dedikasi dan kepemimpinan Ketua Komite sehingga perundingan RCEP yang diusulkan pada 2011 dan dipimpin Indonesia dapat ditandatangani pada 15 November 2020 di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
Forum tingkat tinggi tersebut digelar Pemerintah Kamboja untuk memperingati 10 tahun diluncurkannya megapersetujuan perdagangan bebas RCEP.
Forum ini dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Pemberian Piagam Merit of the Great Class tersebut diberikan oleh Menteri Perdagangan Kamboja Pan Sorasak yang mewakili Raja Kamboja Norodom Sihamoni.
Iman Pambagyo, yang juga merupakan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan tahun 2012–2020 dan Duta Besar RI untuk WTO tahun 2014–2015, menyampaikan bahwa RCEP dapat menjadi platform untuk mendorong proses reglobalisasi di antara negara-negara yang memiliki kedekatan geografis di tengah arus deglobalisasi.
“Negara anggota RCEP perlu mengawal implementasi efektif Persetujuan RCEP. Di tengah arus deglobalisasi yang justru didorong oleh negara-negara maju, RCEP dapat menjadi platform bagi negara anggotanya untuk mendorong proses reglobalisasi dengan memperpendek rantai nilai di antara negara-negara yang memiliki kedekatan geografis,” ujar Iman.
Turut hadir secara virtual Menteri Perdagangan RI 2004–2011, “Mother of RCEP”, Mari Elka Pangestu yang juga berperan dalam menginisiasi RCEP.
“RCEP dapat memperkuat sentralitas ASEAN dan memiliki peranan penting bagi pemulihan pascapandemi di kawasan dengan adanya pendalaman rantai pasok. Selanjutnya, RCEP juga dapat menjadi platform untuk membahas isu-isu saat ini dan yang akan datang seperti digitalisasi dan lainnya. Implementasi RCEP secara penuh dapat memperbaiki pemulihan ekonomi dan situasi global saat ini,” ungkap Mari.
Saat ini, Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi dan mengesahkan persetujuan RCEP melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan RCEP pada 27 September 2022. Selain itu, Indonesia juga telah mengusulkan pendirian Sekretariat RCEP di Jakarta.
“Indonesia telah mengeluarkan Instrument of Ratification (IoR) RCEP pada 1 November 2022 untuk disampaikan kepada Sekretariat ASEAN (ASEC) dan ditargetkan Indonesia dapat implementasi pada 1 Januari 2023,” kata Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko B Witjaksono.
Djatmiko memimpin dua putaran pertemuan Komite Bersama (Joint Committee) RCEP sejak RCEP diimplementasikan per 1 Januari 2022. Komite Bersama RCEP telah mengadopsi beberapa dokumen implementasi RCEP dan membentuk badan pendukungnya.
Baca juga: Mendag tanda tangani Protocol ASEAN MNP soal penghapusan pembatasan
Baca juga: Pejabat Kamboja: RCEP sepenuhnya kerja sama saling menguntungkan
Baca juga: Sekjen ASEAN: RCEP jadi katalis pemulihan ekonomi di tengah COVID-19
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
