"Kita merasa bahwa tugas utama dari Pengprov (pengurus provinsi) adalah menggelar kompetisi," kata Sekretaris Jenderal Perbasi Nirmala Dewi di Jakarta, Rabu.
Nirmala menerangkan bahwa PP Perbasi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan sanksi peringatan hingga pembekuan bagi pengurus provinsi yang tidak menggelar kompetisi di daerahnya.
Dirinya menyebut bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan pada pengurus daerah mengenai penyelenggaraan kompetisi bola basket. "Kita akan pelajari kalau ternyata tidak bisa menggelar kompetisi maka dengan berat hati kita akan memberikan peringatan satu, dua, dan tiga atau kita bekukan. Dan itu kita sudah sepakati," katanya.
Baca juga: Perbasi perbanyak kompetisi di masyarakat guna populerkan bola basket
Nirmala mendapatkan laporan sebelumnya bahwa terdapat pengurus provinsi yang tidak menggelar kompetisi di daerahnya. Oleh karena itu PP Perbasi akhirnya terpaksa membuat kebijakan tersebut untuk mendorong agar bola basket yang lebih baik di masa depan.
Sebelumnya Anggota Dewan Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) yang juga Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri Rakernas Perbasi menyampaikan bahwa pembinaan atlet basket nasional harus dimulai dari daerah. Oleh karena itu dia menekankan Pengurus Perbasi Provinsi menjadi kunci untuk pencarian bakat atlet-atlet basket baru.
Erick juga menyarankan agar pembinaan bibit unggul dari para atlet basket bisa disaring dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).
Nirmala menyebutkan Rakernas Perbasi 2023 telah menelurkan sejumlah program jangka pendek yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan. Sedangkan untuk jangka panjangnya, Perbasi mempersiapkan cetak biru pengembangan basket nasional selama 12 tahun ke depan hingga 2035.
Baca juga: Perbasi buat program pengembangan basket nasional dalam 12 tahun
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2023
