Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.
Orang tua Brigadir Yosua ke Jakarta hadiri sidang vonis Sambo
Orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat berangkat ke Jakarta, Minggu, untuk menghadiri sidang vonis terdakwa kasus pembunuhan berencana anaknya yang rencananya digelar pada Senin (13/2).
Selengkapnya baca di sini.
Jubir KPK: Penurunan IPK tanggung jawab banyak pihak
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan penurunan indeks persepsi korupsi (IPK) merupakan tanggung jawab banyak pihak.
"Tidak semua diarahkan ke KPK," katanya dalam diskusi di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
Indonesia harap Inggris tindak lanjuti kerja sama hukum kedua negara
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Cahyo R. Muzhar mengatakan Pemerintah Indonesia berharap pertemuan dengan Otoritas dan KPK Inggris ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama bidang penegakan hukum kedua negara.
“Pemerintah Indonesia berharap pertemuan dengan Home Office dan Serious Fraud Office dapat ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dari Pemerintah Inggris sebagai bentuk kerja sama yang baik di bidang penegakan hukum antara kedua negara,” kata Cahyo R. Muzhar dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
BP2MI deteksi jalur baru penyelundupan pekerja migran ilegal
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendeteksi adanya jalur baru dalam penyelundupan pekerja migran ilegal ke luar negeri yang dilakukan sindikat tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional.
"Ini kita sekarang sedang memperkirakan modus (penyelundupan pekerja migran) akan bergeser ke bandara lainnya setelah ada pencegahan di Bandara Soetta terhadap 38 pekerja migran oleh pihak keamanan setepat," ucap Pelaksana Tugas Kepala BP3MI Banten Dharma Saputra di Tangerang, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
Komnas HAM berharap RUU PPRT segera disahkan
Komnas HAM RI berharap Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR sebelum masa sidang berakhir.
"Ini momentum yang penting, selain masa sidang yang segera berakhir, pada 15 Februari 2023 adalah hari pekerja rumah tangga nasional," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro lewat kanal YouTube resmi Komnas HAM RI di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
