Dengan dimasukkan ke Pospay, PMI di Korsel bisa transfer dana ke keluarganya dengan biaya yang minimJakarta (ANTARA) - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia (Persero) menawarkan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) layanan Pospay yang merupakan platform digital transaksi keuangan berbasis rekening giro pos untuk melakukan transaksi dari luar negeri ke Indonesia .
"Pospay memberi kemudahan kepada PMI untuk bertransaksi dari mana saja dengan didukung layanan Kantor Pos seluruh Indonesia yang berada di 4.800 titik," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi saat acara pelepasan 524 orang PMI program kerja sama antarpemerintah Indonesia-Korea Selatan (G to G Korsel) melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.
Pos Indonesia menghadirkan layanan Pospay untuk mengatasi persoalan PMI yang tidak memiliki akun perbankan di luar negeri.
Karena berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 75 persen sistem pengupahan PMI G to G Korsel masih menggunakan pembayaran tunai (cash).
Menurut Faizal, layanan Pospay sudah lebih dulu digunakan kurang dari 10 ribu orang PMI di Taiwan. Dari sana Pos Indonesia mempelajari kebutuhan PMI pada layanan transaksi nontunai (cashless) begitu tinggi.
Faizal mengatakan pertumbuhan transaksi di Pospay sudah mencapai sekitar 7,2 persen per tahun sejak diluncurkan dua tahun lalu.
"Karena masih di Taiwan. Makanya kami ingin terus mengembangkan ke kawasan lain, terutama Korea (Selatan) tadi. Saya pikir perlu dibantu itu, karena masih banyak PMI di Korea yang upahnya juga dibayar cash," kata Faizal.
Dengan layanan Pospay, PMI bisa memiliki akun untuk menyimpan serta mentransfer uang untuk pembayaran berbagai kebutuhannya.
Dengan dimasukkan ke Pospay, PMI di Korsel bisa transfer dana ke keluarganya dengan biaya yang minim.
"Kami tidak kenakan biaya transfer, paling nanti kalau keluarganya mengambil ke Kantor Pos, cash out, kena biaya Rp6.500. Tapi (dana PMI) bisa aman dan murah, itu yang penting," kata Faizal.
Kemudian di dalam Pospay juga tersedia berbagai fitur khusus untuk informasi tentang PMI. Kemudian karena saran dari Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Pos Indonesia juga mengadakan fitur panic button pada aplikasi Pospay yang dioperasikan dari luar negeri.
Sehingga jika ada aduan-aduan, tidak hanya aduan tentang layanan yang Pos Indonesia berikan, tapi juga aduan PMI misalnya tentang perilaku yang tidak berperikemanusiaan mereka terima di luar negeri, bisa langsung cepat diarahkan penanganan ke pihak terkait, salah satunya BP2MI.
Mantan Presiden Direktur PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (Telin) itu menyatakan dukungan PT Pos Indonesia diberikan kepada PMI karena merasakan persoalan para PMI ketika mengirim dana ke kampung halaman.
Karena tidak semua PMI berdomisili di Jakarta, atau kota-kota besar di Indonesia lainnya. Kebanyakan PMI tinggalnya di desa-desa, di dataran terpencil, terdepan, tertinggal (3T).
"Karena bisa mengantar sampai ke rumah, kami antar sampai ke rumah," kata Faizal.
Pospay sekarang juga sudah bisa menerima Virtual Account (VA) dari BNI. Jadi misalkan dari Korea Selatan, PMI ingin menabung upahnya di Pospay (top up), tinggal mengirim saja ke VA BNI, yang itu nanti langsung masuk ke rekening Pospay yang dituju, dari mana saja bisa.
"Tapi kami ingin model seperti Taiwan lebih bagus. Lebih terstruktur dan lebih rapi. Kalau di Taiwan itu kita sudah kerja sama dengan Circle K, jadi gampang. Ini yang coba kami expand ke negara lain, nanti kami akan cari mitra di Korea (Selatan) yang bisa mempunyai jaringan luas untuk melakukan top up," kata Faizal.
Adapun sistemnya, mata uang yang berlaku di luar negeri akan dikonversi dulu ke rupiah oleh mitra Pos (Circle K) sesuai nominal konversi yang ditetapkan, kemudian hasilnya dalam bentuk rupiah masuk ke rekening Pospay.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan setiap tahunnya pekerja migran menyumbangkan devisa sebesar Rp 159,6 triliun ke dalam negeri. Namun masih kurang dari satu persen transaksi tersebut masuk melalui layanan Pospay, karena pengguna layanan ini masih kurang dari 10 ribu PMI di Taiwan.
Berbeda dengan jumlah unduhan Pospay di Indonesia yang sudah mencapai sekitar 4,6 juta.
Baca juga: KSP: Perlindungan pekerja migran jadi bahasan berulang-ulang di Istana
Baca juga: BP2MI deteksi jalur baru penyelundupan pekerja migran ilegal
Baca juga: Kepala BP2MI komitmen tindak mafia penempatan ilegal PMI
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
