Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto di Manokwari, Rabu, mengatakan program pengurangan emisi gas rumah kaca membutuhkan komitmen seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah secara komprehensif, maka KLHK menggelar sosialisasi Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
"Tahun lalu kita sosialisasi ke 12 provinsi dan tahun ini kita lanjutkan ke 22 provinsi," kata Agus.
Baca juga: Menteri LHK: Indonesia's folu net sink 2030 kuatkan pengelolaan hutan
Baca juga: Pemerintah sosialisasikan Indonesia's FOLU Net Sink turunkan emisi
Ia menjelaskan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah Indonesia terhadap aksi perubahan iklim global yang disepakati dalam Perjanjian Paris.
Pemerintah Pusat telah menyusun rencana operasional yang nantinya diikuti dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca 140 juta ton CO2e pada 2030.
Dari lima sektor utama mitigasi perubahan iklim, kehutanan menjadi sektor dengan porsi 60 persen dalam target tersebut.
"Indonesia berkomitmen tahun 2030 telah terjadi karbon netral dan 2060 terjadi net zero emission," ucap Agus.
Ia melanjutkan integrasi spasial penentuan sebaran lokasi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 difokuskan pada tiga pulau besar di Indonesia yakni Sumatera, Kalimantan dan Papua.
Pemerintah Pusat terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah di Tanah Papua karena implementasi kegiatan mitigasi merupakan tanggung jawab bersama.
"Papua Barat punya potensi sumber daya hutan yang luar biasa, ini tentu akan menjadi motor pengurangan emisi gas rumah kaca," terang dia.
Ia menerangkan ruang lingkup Indonesia's FOLU Net Sink 2030 meliputi pengurangan laju deforestasi lahan mineral, pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove, pengurangan laju degradasi hutan mineral, pengurangan laju degradasi lahan gambut dan mangrove, pembangunan hutan tanaman, dan pengelolaan hutan lestari.
Kemudian rehabilitasi dengan rotasi, dan rehabilitas non rotasi, restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, rehabilitasi mangrove dan aforestasi kawasan bekas tambang, konservasi keanekaragaman hayati, perhutanan sosial, serta introduksi replikasi ekosistem ruang terbuka hijau dan ekoriparian.
"Selanjutnya, pengembangan dan konsolidasi hutan adat, serta pengawasan dan penegakan hukum dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan," tutur dia.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi Pembangunan Niko Tike mengatakan pemerintah daerah mendukung program pengendalian perubahan iklim melalui sejumlah strategi seperti penyusunan dokumen rencana aksi emisi gas rumah kaca, masterplan pembangunan ekonomi hijau, dan integrasi program iklim dalam indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ada sejumlah aksi nyata yang telah dilakukan yaitu pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan gambut serta aksi nyata lainnya yang sejalan dengan program KLHK.
"Pemerintah kabupaten juga menyusun dokumen rencana aksi soal mitigasi emisi gas rumah kaca," kata Niko.
Tahun 2018, kata dia, Papua Barat menjadi tuan rumah kegiatan International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy (ICBE) dengan tujuan mendorong pembangunan berkelanjutan dan menjaga komitmen bersama pelestarian keanekaragaman hayati di Tanah Papua.
Dalam momen tersebut Papua Barat menyerahkan dokumen Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat
Baca juga: KLHK paparkan strategi pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030
Baca juga: NTT tuan rumah pembukaan sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030
Baca juga: KLHK paparkan strategi pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030
Baca juga: NTT tuan rumah pembukaan sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
