Tadi yang sudah disetujui Visi Indonesia Emas 2045 adalah negara maritim yang berdaulat dan berkelanjutanJakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah merumuskan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menyusun kisi-kisi naskah akademik tersebut yang telah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan pengusulan RPJPN 2025-2045 yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
"Tadi yang sudah disetujui Visi Indonesia Emas 2045 adalah negara maritim yang berdaulat dan berkelanjutan, dan kami telah menyampaikan kerangka pikirnya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan pers selepas ratas di Kantor Presiden.
Suharso menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan peluncuran RPJPN 2025-2045 pada April mendatang.
Menurut Menteri PPN UU RPJPN 2025-2045 itu nantinya akan dijadikan pedoman bagi seluruh calon presiden dan calon wakil presiden serta calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi mereka untuk periode pemerintahan 2024-2029.
Baca juga: Menteri PPN: Bonus demograsi untuk hindari jebakan kelas menengah
Suharso menyampaikan bahwa dalam paparannya Bappenas telah mengulas capaian pembangunan selama dua dasawarsa mendatang.
"Kami juga memperhitungkan mega trend global dan apa yang kita miliki sebagai modal dasar pembangunan dan tentu tantangan-tantangan yang harus kita jawab ke depan dengan paradigma baru, terobosan baru, imperatif, dan kohesif," katanya.
Menteri PPN menyampaikan Indonesia menghadapi tantangan untuk memanfaatkan bonus demografi dalam 18 tahun ke depan guna melipatgandakan Gross National Income (GNI) per kapita agar bisa keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.
Selain itu, tantangan juga hadir dalam bentuk apa yang disebut Suharso sebagai triple planetary crisis meliputi perubahan iklim, polusi, dan degradasi keanekaragaman hayati.
"Kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keanekaragaman hayatinya luar biasa dan saat ini di seluruh dunia ada satu juta spesies tumbuhan dan hewan yang menghadapi ancaman kepunahan," katanya.
Indonesia, lanjut Suharso, juga mengalami kejadian bencana hidrometeorologi selama 2011 sampai dengan 2021.
"Kita tahu juga hampir 100 persen, 98 persen, 99 persen, dari total bencana yang dialami oleh Indonesia adalah bencana hidrometeorologi," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi menekankan pentingnya energi murah di RPJPN 2025-2045
Oleh karena itu, menurut Suharso, Presiden Jokowi memberi arahan kepada Bappenas dan jajaran Pemerintah untuk memilih strategi besar berupa RPJPN tersebut sebagai panduan strategis demi mengatasi berbagai tantangan yang ada.
Suharso menegaskan Bappenas telah menawarkan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola, yang senantiasa memerlukan dua kondisi sine qua none.
"Yaitu pertama terkait dengan stabilitas, baik itu politik, hukum, pertahanan, dan seterusnya, kemudian ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan, yang kemudian (diiringi) ada enabler dalam hal ini adalah pembangunan wilayah yang berkeadilan," katanya.
Kedua adanya pembangunan infrastruktur yang secara konsisten diteruskan bersamaan dengan kepastian serta kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.
Baca juga: Bappenas: Negara maritim harus memanfaatkan sumber daya berkelanjutan
Baca juga: Bappenas "berlari cepat" bereskan RPJPN 2025-2045 sebelum pemilu 2024
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
