"Masih ada sekitar lima juta lebih yang mengantre untuk masuk," kata Maria Hotnida dalam diskusi publik bertajuk "Ragam Masalah Sumber Pembiayaan Kesehatan di Daerah", yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Masalahnya, kuota kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) pada akhir 2022 sudah mencapai target, yakni 96,8 juta peserta.
Terkait hal ini, kata Maria Hotnida, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial akan duduk bersama guna mencari solusi supaya lima juta orang tersebut dapat menjadi peserta PBI.
"Karena ada daerah yang tidak sanggup lagi untuk membiayai masyarakat miskin di daerahnya," katanya.
Selain itu, JKN juga memiliki masalah lainnya, yakni banyaknya peserta JKN yang nonaktif.
"Ini harus jadi PR pemerintah daerah, mengapa kepesertaan-nya tidak aktif. Apakah dia sudah tidak mampu membayar atau tidak mau membayar," kata Maria Hotnida.
Padahal kepesertaan JKN merupakan pintu masuk tercapainya Universal Health Coverage (UHC).
UHC atau cakupan kesehatan semesta didefinisikan sebagai konsep kesehatan dimana masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan, baik pelayanan kesehatan masyarakat ataupun perorangan tanpa terkendala masalah biaya.
Baca juga: Wapres apresiasi pemda berstatus Universal Health Coverage, dukung JKN
Baca juga: Pemerintah gencarkan Gerakan Pesiar guna tingkatkan kepesertaan JKN
Baca juga: BPJS Kesehatan terus tingkatkan mutu layanan lewat digitalisasi
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
