"Kita ada beberapa proyek strategis yang direncanakan tahun ini dan kami butuh dukungan penuh dari kejaksaan untuk mengawal semua proyek itu,"Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat sepakat menandatangani pakta integritas pengawalan sejumlah proyek strategis Tahun Anggaran 2023.
Penandatanganan pakta integritas oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Kepala Kejari Makassar Andi Sundari di Kantor Kejari Makassar, Selasa.
"Kita ada beberapa proyek strategis yang direncanakan tahun ini dan kami butuh dukungan penuh dari kejaksaan untuk mengawal semua proyek itu," ujarnya.
Beberapa proyek strategis seperti, Makassar Government Center (MGC), Makassar Core City Arena (MACCA), Sirkuit Internasional Untia, hingga proyek Japparate.
Pengawalan dari Kejari Makassar, kata Danny Pomanto sebagai upaya mitigasi mencegah penyimpangan pengerjaan suatu proyek.
Sehingga dengan adanya pengawalan ini tidak ada alasan lagi penyerapan anggaran, kualitas proyek, hingga administrasi proyek pemerintah mengalami kendala.
Ia pun tidak menampik masih banyak kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang kadang keliru dalam penafsiran hukum, meski pengerjaan proyek sudah sering dilakukan.
Danny Pomanto mencontohkan ada penawaran proyek yang dilelang dengan "membuang" atau memangkas 20 persen dari pagu anggaran. Sehingga dikhawatirkan berdampak pada kualitas proyek.
"Tidak masuk akal itu tender buang 20 persen dari pagu. Makanya, menafsirkan harga terendah wajar itu harus jelas. Terendah sudah jelas, tapi yang wajarnya. Nah bagaimana memberikan ukuran wajar itu. Makanya, bersama Tim Kejari ada standarisasi, ada SOP-nya dan itu tafsiran hukumnya valid," katanya.
Ia juga meminta kepada OPD yang menjadi penanggung jawab proyek strategis untuk melakukan mitigasi resiko hukum.
"Saya wajibkan seluruh OPD melakukan mitigasi sebelum ancaman dan hambatan itu terjadi, dikonsultasikan dengan Kejari," ujarnya.
Dengan adanya pendampingan ini, ia berharap proyek strategis Pemkot Makassar memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Ujungnya ini adalah penyerapan anggaran. Kita berharap tidak seperti tahun lalu yang sangat kurang," ucap Danny Pomanto.
Kepala Kejari Makassar Andi Sundari menyebut pengawalan yang diberikan merupakan bentuk mitigasi terhadap resiko hukum pelaksanaan proyek strategis Pemkot Makassar.
Kejari akan memberikan pendampingan berupa rambu-rambu atau aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Ia pun mengakui jika pendampingan itu bukan menjadi jaminan tidak adanya temuan.
"Kami hanya memberikan batasan-batasan sesuai aturan, kalau itu dilanggar maka itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pribadi yang bersangkutan," ucap Andi Sundari.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
