"Kehendak rakyat dibutuhkan untuk merealisasi ide ini mengingat bergabungnya Moldova ke dalam NATO akan mengubah konstitusi yang juga memerlukan proses referendum. Namun, hasil jajak pendapat hari ini menunjukkan bahwa tidak ada dukungan serius untuk melepaskan sikap netral," ungkap Sandu dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi lokal.
Jajak pendapat menunjukkan sebesar 55 persen warga Moldova menolak keras rencana untuk bergabung dengan NATO, sementara hanya 27 persen yang mendukung rencana tersebut.
Kendati demikian, Sandu mengatakan bahwa pihaknya tetap tidak menutup kemungkinan Moldova bergabung dengan NATO di tengah krisis yang terjadi di Ukraina.
Baca juga: Kremlin sebut hubungannya dengan Moldova semakin tegang
Sang presiden juga menyatakan minatnya untuk meningkatkan kerja sama dengan NATO dalam upaya memperkuat angkatan bersenjata Moldova.
Dalam wawancara tersebut, Presiden Sandu pun mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk sebuah badan baru yang akan bertugas untuk memerangi manipulasi informasi dan propaganda.
Pada Konferensi Keamanan Munich yang digelar pada Februari lalu, Sandu telah meminta sejumlah negara anggota NATO untuk membantu Moldova dalam upaya memerangi informasi yang tersebar di media sosial mengenai sudut pandang Rusia terhadap perkembangan global.
Guna mengatasi masalah tersebut, parlemen Moldova pun mengesahkan undang-undang pengawasan terhadap propaganda dan disinformasi secara daring.
Sumber: TASS-OANA
Baca juga: Moskow tepis klaim bahwa Rusia timbulkan ancaman keamanan bagi Moldova
Baca juga: Putin cabut dekrit pengakuan Moldova berdaulat di Transdniestria
Penerjemah: Tegar Nurfitra
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
