Produk tembakau alternatif disebut bisa kurangi prevalensi perokok

Pemanfaatan produk tembakau alternatif bisa menurunkan prevalensi perokok dibandingkan melalui pelarangan secara total, menurut pemaparan sejumlah pakar di Innovation Summit Southeast Asia 2023 di Asia School of Business, Kuala Lumpur, Malaysia baru-baru ini.

Presiden Advance Centre for Addiction Therapy Advocacy (ACATA) Malaysia, Arifin Fii dalam siaran pers pada Senin mengatakan bahwa dampak positif atas tersedianya akses terhadap produk tembakau alternatif dapat dilihat di sejumlah negara, seperti Inggris dan Selandia Baru.

"Mereka menganut Consumer Product Model di mana konsumen memiliki akses terhadap produk tembakau alternatif. Hasilnya sangat menjanjikan karena prevalensi perokok turun secara signifikan," katanya.

Baca juga: Pengurus Lakpesdam PBNU dukung upaya pengurangan risiko tembakau

Walter de Wit dari EY Global Trade Indirect Tax Partner, Belanda, menuturkan bahwa pemanfaatan terhadap produk tembakau alternatif seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, dan kantong nikotin oleh pemerintah melalui penetapan pajak yang lebih rendah dibandingkan rokok juga memberikan dampak yang lebih baik dalam penurunan prevalensi perokok, salah satunya seperti yang diterapkan oleh Inggris.

"Di Inggris, dari 2011 ke 2021, terjadi penurunan (jumlah perokok) yang signifikan, dari 20 persen ke angka 13 persen," kata dia.

Berdasarkan data di Inggris, ia mengatakan sangat penting untuk mempertimbangkan pemberian perlakuan yang berbeda dan berdasarkan kajian risiko dalam pembuatan kebijakan.

"Pajak dan fiskal bisa digunakan (sebagai salah satu pendekatan) untuk mendorong orang berpindah ke alternatif lebih baik."

Sejumlah riset, termasuk yang dilakukan oleh Public Health England (atau yang kini dikenal sebagai UK Health Security Agency) menunjukkan bahwa produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, dapat mengurangi risiko hingga 90-95 persen lebih rendah daripada rokok. Dengan demikian, produk ini layak mendapatkan cukai lebih rendah.

Baca juga: Asosiasi: Produk tembakau alternatif untuk konsumsi dewasa

Selain itu, Philip Thompson dari Tholos Foundation, Amerika Serikat juga mengajak pemerintah di setiap negara untuk berpikir ulang terkait kebijakan pelarangan total terhadap suatu komoditas. Sebab, boleh jadi langkah tersebut justru akan berdampak buruk.

"Kebijakan pelarangan bisa mengakibatkan praktik korupsi hingga perdagangan ilegal," kata Thompson.

Dalam konteks produk tembakau alternatif, kata dia, dampak buruk dari pelarangan tersebut ialah maraknya produk ilegal yang justru akan melanggengkan kebiasaan merokok.

Sementara itu, Carmelo Ferlito dari Center for Market Education mengatakan kebijakan yang lebih terbuka dibutuhkan untuk produk yang permintaannya tidak elastis seperti rokok.

"Dalam produk yang permintaannya tidak elastis, akan lebih mudah untuk mengajak beralih ke produk alternatif lain daripada memberangus konsumsi," katanya.

Baca juga: Ketua Aliansi Vaper sebut tembakau alternatif kurangi bahaya rokok

Terkait kebijakan di sektor tembakau, Arifin menuturkan pentingnya pemerintah membuat kebijakan berbasis sains atau ilmu pengetahuan, sehingga dapat berdampak positif.

"Khusus untuk produk tembakau alternatif, berbagai riset ilmiah telah membuktikan bahwa produk ini memiliki risiko yang lebih rendah daripada rokok. Idealnya, perokok dewasa diberi kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap produk tembakau alternatif yang sudah terbukti memiliki risiko yang lebih rendah daripada rokok," kata dia menjelaskan.

Baru-baru ini, Kementerian Kesehatan Inggris akan mendorong satu juta orang perokok dewasa untuk beralih ke produk tembakau alternatif, khususnya rokok elektrik atau vape.

Kementerian Kesehatan Inggris melakukan inisiatif ini untuk menargetkan negaranya bebas dari rokok mulai tahun 2030. Dengan mendukung skema swap to stop atau beralih untuk berhenti, Kementerian ini akan membagikan perlengkapan vape secara gratis kepada satu juta perokok. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok di negara tersebut.

Baca juga: Informasi risiko tembakau alternatif sebaiknya berbasis fakta