"ANRI akan berusaha menjadikan arsip yang memiliki nilai seperti arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai memori kolektif bangsa," kata Kepala ANRI, Imam Gunarto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Imam menjelaskan arsip roadmap pembangunan nasional pertama Indonesia tersimpan di ANRI, yaitu Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
"Roadmap tersebut disusun oleh 513 orang pendiri bangsa, dibantu sekitar 600 pakar dari berbagai universitas, yang dikenal Dewan Perancang Nasional," katanya.
Baca juga: Menteri PAN-RB: Digitalisasi arsip jadi program pembangunan pemerintah
Baca juga: Menteri PAN-RB tekankan pentingnya digitalisasi arsip negara
Dia menambahkan arsip resmi negara menunjukkan bahwa Presiden pertama RI Soekarno mengeluarkan keputusan yang menetapkan Muhammad Yamin sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional.
"Beberapa hari lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, ANRI berkesempatan menyelenggarakan diskusi ilmiah di Universitas Andalas, Padang yang bertajuk 'Arsip Muhammad Yamin Bukti Otentik Kebijakan Pembangunan Konstitusional Republik Indonesia'," katanya.
Pada perhelatan tersebut, kata dia, Universitas Andalas merekomendasikan agar arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa dan dijadikan bahan untuk pembelajaran.
"ANRI mengapresiasi usul Universitas Andalas, dan akan berusaha untuk menjadikannya Memori Kolektif Bangsa," katanya.
Dia menambahkan ANRI menyadari pentingnya arsip dokumen roadmap pembangunan pertama ini.
"Arsip yang dimaksud menunjukkan bagaimana tata pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur sipil negara dan birokrasi sejatinya menjalankan kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan yang terencana, terukur dan tepat sasaran sebagai perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur," katanya.
Baca juga: Film dokumenter, memperpanjang memori kolektif bangsa
Terkait hal itu, tambah dia, ANRI mengharapkan dukungan dari seluruh elemen bangsa, terutama dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, karena ANRI berada dalam koordinasi Kemenpan-RB.
"ANRI memohon dukungan untuk menindaklanjuti usulan Universitas Andalas sesuai dengan prosedur penetapan Memori Kolektif Bangsa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.a
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
