Begitu orang mampu beli rusun, kita naikkan saja retribusinya."
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan melakukan pemutihan pada rumah susun milik pemerintah daerah DKI Jakarta.

"Kami mau pemutihan, mau dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," kata Ahok saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, rusun-rusun milik Pemda DKI berstatus Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga pendapatan harus masuk ke dalam kas daerah.

Perubahan status ini membuat rusun-rusun tersebut berhak mengelola sendiri pendapatan yang ada. Perubahan status ini, menurut Ahok, berdampak pada perubahan harga sewa rusun untuk warga yang mampu. Harga sewa semula Rp150-200 ribu menjadi Rp500-600 ribu.

"Begitu orang mampu beli rusun, kita naikkan saja retribusinya," kata Ahok.

Pemutihan tersebut juga berlaku bagi penghuni yang menyewa dari pihak ketiga sehingga pihak ketiga tersebut tidak mendapat setoran uang sewa.

"Nanti kami tawarkan, anda sewa saja ke kami seharga Rp550 ribu," katanya.

Sementara itu, rusun Marunda sementara ini masih difokuskan untuk korban banjir di tepi waduk Pluit. Pemprov menyediakan 500 unit yang sudah lengkap dengan televisi, kulkas, dan mebel. Sedangkan, unit lainnya, menurut Ahok tidak mendapatkan rumah yang lengkap.

"Selain yang 500 ya tidak dapat, tapi kalau ada perusahaan yang mau kasih CSR ya kami kasih lagi," katanya.

(dny)

Pewarta: Deny Yuliansari
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013