"Mari kita bergandengan tangan, dan bahu-membahu dalam mewujudkan politik yang damai," imbuh Sagaf S Pettalongi, dihubungi dari Palu, Kamis.
Ia menilai, salah satu komponen yang berperan penting dalam mewujudkan pemilu damai yakni peserta pemilu atau pemilihan kepada daerah.
Peserta pemilu dan pemilihan kepala daerah diharapkan mengedepankan kampanye atau politik gagasan yang mengusung visi dan kualitas program, bagaimana mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, tanpa politisasi SARA.
"Karena Indonesia dan daerah kita memiliki keragaman dan kemajemukan, baik keragaman agama, ras, suku, dan budaya," ujarnya.
Ia mengatakan kemajemukan yang ada, menuntut multi pihak harus mampu mengelola keragaman itu untuk meningkatkan kesolidan, persatuan dan kesatuan dalam bingkai berbangsa dan bernegara.
"Kita harus bersama-sama menuju gerbang yang damai penuh persaudaraan hingga melahirkan orang-orang yang rukun dan bisa memimpin Indonesia dan daerah kita kedepan yang lebih baik," ujarnya.
Rektor menambahkan, di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada. Politisasi agama, suku, budaya makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral.
"Penggunaan politik identitas menjelang Pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai," ujar Sagaf.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta semua pihak di daerah itu agar mewaspadai penyebaran isu-isu bermuatan provokasi mengenai suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di momentum pemilihan umum.
Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Sulteng, Fahruddin D Yambas mengatakan, isu - isu identitas atau primordial cenderung disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu di momentum pemilu.
"Jangan muda terpancing dengan isu-isu atau informasi-informasi yang memuat tentang identitas SARA dalam pemilu, karena itu hanya akan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa," kata dia, terkait membangun situasi yang aman dan kondusif di momentum pemilu 2024.
Ia menegaskan, informasi provokasi yang mengandung tentang identitas suku, agama, ras dan antar golongan, hanya akan memecah belah persaudaraan dan persatuan, dalam tatanan kehidupan demokrasi.
Ia menyatakan, mereka bersinergi dengan multi pihak di antaranya KPU, TNI dan Polri serta organisasi terkait lainnya, untuk mengedukasi masyarakat mengenai politik identitas.
Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengenal politik identitas serta tidak muda terperdaya dengan politik identitas tersebut, serta tidak termakan informasi SARA.
Baca juga: Kapolri gaungkan Pemilu damai di acara "fun walk" lintas elemen
Baca juga: MUI minta dai ambil peran wujudkan pemilu yang damai
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
