Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan kemiskinan dan gizi buruk di Madura, Jawa Timur, masih tinggi, sehingga dia meminta Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terkait hal tersebut.
"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menyebut anggaran untuk penanganan kasus kekerdilan pada anak atau stunting di daerah itu masih minim. Hal itu terlihat dari alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sebesar Rp245 juta untuk penanganan ratusan anak stunting dan puluhan ribu keluarga berisiko.
"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940; (dana) ini sangat kecil sekali," kata Putu.
Baca juga: BKSAP dukung keketuaan Indonesia di ASEAN selesaikan TPPO
Lebih lanjut, dia mengatakan peran parlemen dalam tiga fungsinya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, juga harus disinergikan secara maksimal dengan Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan segenap pemangku kepentingan.
Hal tersebut untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran, menjaga budaya lokal di daerah, serta mempromosikan potensi wisata.
"Perlu perhatian Pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan Pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura," jelasnya.
Baca juga: BKSAP ingatkan Presiden bahas isu investasi dengan Papua Nugini
Menurut Putu, untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.
"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," jelasnya.
Putu menambahkan DPR perlu memastikan kebijakan pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi di daerahnya harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga dapat dihasilkan solusi berkelanjutan.
"Kami berharap kunjungan ini akan memberikan kontribusi serta mendorong Bangkalan dan juga Pulau Madura serta Universitas Trunojoyo Madura agar tergaung, baik secara nasional maupun ke seluruh penjuru dunia," ucapnya.
Baca juga: Kepala BKKBN bekali 1.220 kader ilmu stunting sambut Harganas 2023
Sementara itu, Rektor UTM Syafi’i mengatakan potensi alam Madura perlu mendapat perhatian khusus, mengingat Madura kaya akan potensi sumber daya alam (SDA). Dengan demikian, hal itu dapat menekan angka buruh migran dari daerah tersebut ke luar negeri.
"Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi. Maka, perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional," kata Syafi'i.
Dia mengatakan Madura merupakan daerah penyuplai garam nasional hingga 70 persen, termasuk juga gas di Jawa Timur, serta memiliki potensi jagung dan rempah-rempah.
Hanya saja, Syafi'i menyoroti indeks pembangunan manusia (IPM) Madura cenderung menempati posisi terendah di Jawa Timur. Selain itu, dia juga mendorong pembangunan infrastruktur lebih masif untuk menunjang akses menuju lokasi pariwisata di Madura.
Baca juga: Kemenkes hentikan anggaran beli biskuit untuk atasi stunting di daerah
"Frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya, memang perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak," katanya.
Selain itu, dia mengatakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Madura sudah terbangun sejak dulu dan menjadi bagian budaya masyarakat. Namun, akses perempuan ke sektor-sektor publik di Madura masih perlu dikuatkan.
"Urusan domestik rumah tangga tidak sedikit, malah tergantung ekonomi dari pekerjaan perempuan, termasuk dalam bertani tidak membedakan laki-laki dan perempuan, sama-sama turun ke sawah. Cuma, kalau masuk wilayah publik masih terbatas. Apakah perempuan Madura tidak tertarik atau aksesnya masih terbatas, di DPRD Kabupaten saja masih sedikit perempuan itu," ujar Syafi'i.
Baca juga: Mendagri: Hari Keluarga Nasional momen refleksikan pembangunan bangsa
"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menyebut anggaran untuk penanganan kasus kekerdilan pada anak atau stunting di daerah itu masih minim. Hal itu terlihat dari alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sebesar Rp245 juta untuk penanganan ratusan anak stunting dan puluhan ribu keluarga berisiko.
"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940; (dana) ini sangat kecil sekali," kata Putu.
Baca juga: BKSAP dukung keketuaan Indonesia di ASEAN selesaikan TPPO
Lebih lanjut, dia mengatakan peran parlemen dalam tiga fungsinya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, juga harus disinergikan secara maksimal dengan Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan segenap pemangku kepentingan.
Hal tersebut untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran, menjaga budaya lokal di daerah, serta mempromosikan potensi wisata.
"Perlu perhatian Pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan Pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura," jelasnya.
Baca juga: BKSAP ingatkan Presiden bahas isu investasi dengan Papua Nugini
Menurut Putu, untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.
"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," jelasnya.
Putu menambahkan DPR perlu memastikan kebijakan pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi di daerahnya harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga dapat dihasilkan solusi berkelanjutan.
"Kami berharap kunjungan ini akan memberikan kontribusi serta mendorong Bangkalan dan juga Pulau Madura serta Universitas Trunojoyo Madura agar tergaung, baik secara nasional maupun ke seluruh penjuru dunia," ucapnya.
Baca juga: Kepala BKKBN bekali 1.220 kader ilmu stunting sambut Harganas 2023
Sementara itu, Rektor UTM Syafi’i mengatakan potensi alam Madura perlu mendapat perhatian khusus, mengingat Madura kaya akan potensi sumber daya alam (SDA). Dengan demikian, hal itu dapat menekan angka buruh migran dari daerah tersebut ke luar negeri.
"Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi. Maka, perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional," kata Syafi'i.
Dia mengatakan Madura merupakan daerah penyuplai garam nasional hingga 70 persen, termasuk juga gas di Jawa Timur, serta memiliki potensi jagung dan rempah-rempah.
Hanya saja, Syafi'i menyoroti indeks pembangunan manusia (IPM) Madura cenderung menempati posisi terendah di Jawa Timur. Selain itu, dia juga mendorong pembangunan infrastruktur lebih masif untuk menunjang akses menuju lokasi pariwisata di Madura.
Baca juga: Kemenkes hentikan anggaran beli biskuit untuk atasi stunting di daerah
"Frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya, memang perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak," katanya.
Selain itu, dia mengatakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Madura sudah terbangun sejak dulu dan menjadi bagian budaya masyarakat. Namun, akses perempuan ke sektor-sektor publik di Madura masih perlu dikuatkan.
"Urusan domestik rumah tangga tidak sedikit, malah tergantung ekonomi dari pekerjaan perempuan, termasuk dalam bertani tidak membedakan laki-laki dan perempuan, sama-sama turun ke sawah. Cuma, kalau masuk wilayah publik masih terbatas. Apakah perempuan Madura tidak tertarik atau aksesnya masih terbatas, di DPRD Kabupaten saja masih sedikit perempuan itu," ujar Syafi'i.
Baca juga: Mendagri: Hari Keluarga Nasional momen refleksikan pembangunan bangsa
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
