Balikpapan (ANTARA) - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor mengajak para Rektor untuk ikut serta menyuarakan kepada Pemerintah Pusat program pemerataan pembangunan khususnya di kawasan Indonesia Timur.

"Postur anggaran nasional perlu diperbaiki. Jika disampaikan oleh gubernur atau kepala daerah belum tentu di dengar pusat, tetapi jika perguruan tinggi yang menyampaikan hal itu, pasti akan di dengar," kata Gubernur Kaltim Isran Noor dalam keterangan di Balikpapan, Sabtu.

Pada kesempatan itu, Gubernur Isran Noor ikut menghadiri ramah tamah peserta Musyawarah Anggota Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI) di Balikpapan.

Gubernur Isran Noor menyambut baik pelaksanaan musyawarah anggota KPTN-KTI yang dihadiri rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri di kawasan Indonesia Timur, dimana Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan bertindak selaku tuan rumah.

Baca juga: Gubernur Kaltim sindir bank pemerintah yang belum bantu bangun RLH

Baca juga: Gubernur Kaltim promosikan kerajinan khas daerah di Brasil


“Selamat atas pelaksanaan musyawarah anggota dan selamat kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan, Bapak Profesor Ahmad Alim Bahri yang terpilih sebagai Ketua KPTN-KTI periode 2023-2025,” ucap Gubernur Isran Noor.

Musyawarah KPTN-KTI ini, ujar Gubernur Isran, merupakan ajang silaturahmi dan momen yang tepat untuk belajar serta melihat suasana selama ini, bahwa kawasan timur itu jauh tertinggal di berbagai sektor. Melalui pertemuan-pertemuan seperti ini seharusnya dapat merumuskan formula-formula terobosan untuk mengejar ketertinggalan dari kawasan barat Indonesia.

Gubernur Isran Noor mengungkapkan dirinya pernah melakukan penelitian pada 2019, terkait alokasi anggaran untuk pembangunan di Indonesia, yang ditemukan terjadinya kesenjangan antara kawasan Indonesia timur dengan kawasan Indonesia barat, khususnya di wilayah Pulau Jawa yang mendapatkan porsi anggaran sangat besar.

"Seperti pembangunan infrastruktur
antar pulau. Penelitian di tahun 2019, dana pembangunan infrastruktur 54 persen ada di Pulau Jawa, sisanya 46 persen tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua," kata Isran.

Dia juga membeberkan sektor transportasi, seperti kereta api yang sudah terkoneksi antar provinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa, sementara di luar Pulau Jawa tidak. Termasuk perguruan tinggi, dimana di wilayah barat sudah maju perguruan tingginya karena banyak mendapat dukungan dalam hal pendanaan baik dari pemerintah pusat hingga dana yang bersumber dari luar negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini menegaskan perlunya keadilan dan pemerataan pembangunan bagi rakyat Indonesia.

Kalimantan Timur, kata dia, sebagai provinsi yang berkontribusi besar dalam pembangunan nasional dan taat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah berjuang secara konstitusional untuk mendapatkan keadilan dalam alokasi anggaran tersebut dengan berbagai cara, mulai dari gugatan judicial review UU No.33/2004 hingga tuntutan otonomi khusus (otsus), dan semua ditolak oleh pemerintah pusat.

"Jadi saya terus terang saja, sebagai Gubernur telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan distribusi anggaran yang proporsional untuk pembangunan di Kaltim. Karena, bagi rakyat infrastruktur itu merupakan kebutuhan dasar," kata Isran Noor.

Ia mengatakan pemindahan Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu dari ratusan poin dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia yang harus di dukung bersama, khususnya dari kalangan akademisi.

Sementara itu, Ketua KPTN-KTI periode 2023-2025 Prof Ahmad Alim Bahri mengatakan salah satu yang harus menjadi perhatian utama dari perguruan tinggi kawasan timur Indonesia adalah bagaimana perguruan tinggi kawasan timur Indonesia memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap IKN yang ada di Kaltim.

"IKN ini akan memberikan dampak positif terhadap seluruh perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia, terutama misalnya dalam rangka memberikan kesempatan kepada alumni-alumni perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia untuk mengembangkan bisnis dan karir lainnya yang akan berkembang," ungkap Ahmad Alim Bahri.

Tampak hadir Ketua KPTN-KTI periode 2021-2023 sekaligus Rektor Universitas Borneo Kalimantan Utara, Prof Adri Patton, Rektor ITK Balikpapan Prof Agus Rubiyanto dan anggota KPTN-KTI.*

Baca juga: Gubernur Kaltim ajak kepala daerah intensifikasi lahan pertanian

Baca juga: Charta Politika sebut petahana unggul di simulasi Pilkada Kaltim

Pewarta: Arumanto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023