Berikut 14 catatan Komisi XI DPR RI yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa malam.
1. Terkait fungsi dan tugas BI dalam hal pengendalian inflasi, BI harus fokus pada pengendalian target melalui penguatan fungsi TPI dan TPID serta menjaga kestabilan nilai tukar.
2. Gubernur BI terpilih harus bisa menjaga kekompakan dan keharmonisan kerja di lingkungan BI agar terjalin hubungan kerjasama yang baik dan keputusan Dewan Gubernur yang bersifat kolektif kolegial.
3. Terkait laporan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengenai proyek Hambalang, Gubernur BI terpilih harus menepati janjinya sebagaimana janji yang diucapkan pada saat fit and profer test di Komisi XI DPR RI tanggal 25 Maret 2013 untuk mengundurkan diri jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
4. Dalam rangka mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan mensejajarkan perbankan syariah nasional dengan negara-negara lain, BI harus terus berupaya mendorong akselerasi pertumbuhan perbankan syariah mengingat besarnya potensi pasar perbankan syariah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
5. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh BI harus berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, UMKM, sektor riil dan kepentingan ekonomi nasional.
6, Dalam hal mewujudkan ketahanan pangan nasional, BI harus terus mendorong peningkatan dan memprioritaskan alokasi kredit kepada sektor pertanian rakyat serta berkoordinasi dengan OJK.
7. BI harus melaksanakan azaz resiprokal Perbankan Nasional dengan langkah-langkah pembuatan MoU dengan pimpinan Bank Asing yang beroperasi di Indonesia dan pimpinan Bank Central dimana bank asing itu berasal.
8. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh BI harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang mampu menciptakan financial inclusion dan menyeluruh ke seluruh rakyat Indonesia.
9. Mengoptimalisasikan menarik devisa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan dalam negeri melalui optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Eskpor maupun instrumen kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
10. Dalam menilai kinerja Dewan Gubernur, terhitung sejak 2014 BI harus memiliki dan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk masing-masing Anggota Dewan Gubernur dengan desain struktur BI yang lebih efisien dan efektif.
11. Kebijakan lalu lintas devisa yang dijalankan oleh BI harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulatif dan fluktuatif.
12. Gubernur BI terpilih harus mendorong agar sistem pembayaran nasional semakin efisien, nyaman dan aman.
13. Gubernur BI terpilih harus terus memelihara stability macroprudential dan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable.
14. Gubernur BI terpilih untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia.
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
