Penyusunan rencana kontingensi bertujuan untuk menyiapkan BPBD dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merespons dengan benar terkait dampak bencanaKulon Progo (ANTARA) - Direktorat Kesiapsiagaan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan finalisasi rencana kontingensi tsunami yang disebabkan gempa bumi di wilayah itu.
Penyuluh Bencana Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Indah Fitrianasari di Kulon Progo, Selasa, mengatakan kegiatan kontingensi tsunami merupakan bentuk implementasi dukungan BNPB yang dilaksanakan di 30 kabupaten/kota secara bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan bersama.
"Penyusunan rencana kontingensi bertujuan untuk menyiapkan BPBD dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merespons dengan benar terkait dampak bencana," kata Indah.
Ia mengatakan, rencana ini merupakan komitmen secara bersama oleh setiap pemangku kepentingan dan akan diberikan pelatihan secara bertahap dan berlanjut, sehingga bisa semakin meningkatkan keterampilan penanganan bencana.
Baca juga: BMKG dorong negara rawan tsunami bentuk "Tsunami Ready Community"
"Kegiatan ini juga sebagai uji publik untuk mendapat respons dan koreksi masyarakat, dan pihak terkait tentang dokumen kontingensi bencana tersebut," kata Indah.
Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Joko Satya Agus Nahrowi mengatakan seminar dan loka karya (semiloka) ini merupakan tahapan dari penyusunan rencana kontingensi tsunami, setelah tahapan penyusunan draft nol, draft final, semiloka dan sosialisasi.
"Harapan kami dokumen rencana kontingensi tsunami ini dapat menjadi acuan siapa berbuat apa saat terjadi bencana tsunami," katanya.
Staff Ahli Bupati Kulon Progo Eko Pranyoto mengucapkan terima kasih kepada BNPB yang telah menunjuk Kulon Progo sebagai perwakilan dari 30 kabupaten dan kota yang untuk menyusun kontingensi bencana.
Baca juga: BBMKG Jayapura sebut dua kampung di Supiori rawan bencana Tsunami
"Semiloka sangat berguna sebagai peningkatan dan dapat memberikan masukan terhadap rencana kontingensi ini sehingga bisa lebih lengkap," katanya.
Ia mengatakan hasil pertemuan ini akan menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga tidak menyebabkan ketakutan bagi masyarakat.
Pembangunan yang sedang berlangsung pasti akan menyebabkan dampak bagi alam dan manusia, sehingga perlu adanya antisipasi jika terjadi bencana dan bisa segera diatasi dampaknya.
"Salah satu yang penting yaitu pengalokasian dana penanganan bencana, walau mungkin saat ini masih kecil namun kita berupaya untuk tetap menyediakan dana antisipasi tersebut," katanya.
Wilayah potensi terdampak bencana tsunami, yakni Galur, Panjatan, Wates dan Temon.
Baca juga: BMKG: Kemandirian masyarakat selatan DIY hadapi tsunami diperkuat
Pewarta: Sutarmi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
