Surabaya (ANTARA) - Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi percontohan penyelenggaraan smart healthy city di Indonesia bersama dengan kota/kabupaten lain, seperti Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tulungagung.

"Tadi sudah kita lihat banyak hal yang sudah dicapai dan sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, dan ternyata terpadu, tidak hanya di bidang kesehatan saja, tapi juga tatanan kehidupan yang mendukung," kata Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Anas Maruf di Surabaya, Rabu.

Kedatangan Anas Maruf bersama tim dari Kementerian Kesehatan yang dipimpin lnga turun langsung ke Surabaya untuk melakukan sharing praktik terbaik penyelenggaraan smart healthy city.

Selain tim dari Kementerian Kesehatan, juga ada tim dari dua provinsi dalam rombongan, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat serta empat kabupaten/kota.

Baca juga: Sekolah di DKI terima sertifikat bangunan sehat

Mereka disambut oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani serta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di ruang sidang Wali Kota Surabaya.

Awalnya, sharing praktik terbaik penyelenggaraan smart healthy city itu dilakukan di ruang sidang, lalu dilanjutkan berkunjung ke sejumlah tempat percontohan di Surabaya, mulai dari Kelurahan Jambangan hingga ke Kebun Raya Mangrove Surabaya.

Di ruang sidang itu, Wali Kota Eri menyampaikan berbagai hal yang telah dilakukan di Kota Surabaya, mulai dari penurunan stunting hingga program lainnya yang berbasis data dan sudah digitalisasi.

Seusai pertemuan, Anas Maruf mengatakan kedatangannya bersama tim dari provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat sebuah pembelajaran atau praktik terbaik yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota terkait dengan implementasinya dalam smart healthy city atau kabupaten/kota yang berbasis digital.

Setelah mendapatkan banyak contoh dan praktik terbaik dari Kota Surabaya, Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tulungagung, akan dikumpulkan dan dirangkum. Selanjutnya,praktik terbaik yang sudah dikumpulkan itu akan dipraktikkan dan bisa direalisasikan juga di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Baca juga: Cara Unilever sambut tren "healthy lifestyle "

Menurutnya, banyak hal yang dapat dicontoh dari Surabaya, seperti di bidang kesehatan, bagaimana merekam seluruh siklus kehidupan, lalu dipadukan dengan berbagai hal, misalnya tingkat kesejahteraannya, perekonomiannya, pendidikannya dan sebagainya.

"Misalnya terkait dengan stunting, tidak hanya satu titik dalam siklus kehidupan wanita, tapi mulai dari lahir, menjadi remaja putri, saat mau menikah, menjadi ibu hamil, melahirkan dan seterusnya. Artinya, siklus itu terus berputar," katanya.

Pada intinya, lanjut dia, pemkot ini sudah melakukan 9 tatanan kehidupan dan tujuan prioritas nasional yang berbasis data dan semua data itu bergerak dengan cepat dan langsung bisa diketahui oleh Wali Kota Surabaya beserta jajarannya, sehingga dapat memberikan kebijakan dan respons yang cepat dan tepat.

"Saya kira pembelajaran digitalisasi Pemkot Surabaya ini menjadi bagus dengan data yang cepat dan membuat keputusan yang tepat, sehingga nanti menjadikan hasil yang bagus juga," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengakui bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini sama dengan mimpinya, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh Surabaya, Sumedang, Bogor dan Tulungagung dijadikan satu kekuatan besar untuk diterapkan di semua daerah di Indonesia. Tujuannya satu untuk mewujudkan semua warga Indonesia sehat.

Baca juga: Hardinsyah : tidak ada istilah "Healthy food", tetapi "Pangan Sehat"

Baca juga: Survei: mayoritas orang Indonesia ingin menua dengan sehat


"Kami lakukan ini semua untuk kepentingan umat supaya tujuan Pak Menteri yang luar biasa, tujuan Kementerian Kesehatan yang luar biasa untuk menurunkan stunting dan bebas TBC bisa segera terwujud,” kata Wali Kota Eri.

Apalagi, lanjut dia, Surabaya melakukan berbagai program ini menggunakan uang negara. Bahkan, Sumedang, Bogor dan Tulungagung menjalankan programnya juga menggunakan uang negara, termasuk Kementerian Kesehatan juga menggunakan uang negara.

"Kalau uang negara itu cukup satu saja digunakan di Kementerian Kesehatan, kami yang di daerah tidak perlu mengeluarkan uang sendiri-sendiri, sehingga kami bisa menghemat dan program yang dijalankan bisa efektif dan efisien. Kami di daerah bisa menggunakan anggaran itu untuk kepentingan umat yang lebih besar," ujarnya.

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023