ICMI Jaksel: Perlu sekolah swasta baru untuk solusi sistem zonasi

Ketua Organisasi Daerah (Orda) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jakarta Selatan Rhesa Yogaswara menyebutkan Pemprov DKI Jakarta perlu melibatkan sekolah swasta dan mendorong tumbuhnya sekolah swasta baru untuk mengatasi persoalan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Saya harap penyempurnaan kebijakan tersebut mampu menstimulus sekolah swasta yang ada agar semakin aktif terlibat dalam PPDB, dan selanjutnya juga mampu melahirkan sekolah swasta baru, " kata Rhesa dalam acara diskusi publik bertajuk "PPDB Sistem Zonasi Dan Keterkaitan Dengan Penerima Manfaat Kebijakan Pendidikan" di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis.

Rhesa menyebut sistem zonasi memang memiliki kelebihan salah satunya adalah memungkinkannya orang-orang terdekat di sekolah tersebut mengenyam pendidikan lebih besar.

Namun Rhesa juga menyebut masih banyak sejumlah tantangan dalam sistem zonasi yang perlu diselesaikan diantaranya adalah persoalan peta koordinat yang kurang tepat.

"Sehingga banyak calon murid yang gagal karena perbedaan selisih beberapa meter saja, padahal jarak rumah ke sekolah yang didaftarkan berada dalam radius dekat, " ucapnya.

Kemudian persoalan selanjutnya adalah rentan kelebihan kapasitas, bahwa pemerintah daerah kesulitan melakukan pemetaan jumlah anak usia sekolah yang mengikuti PPDB dan jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah.

"Sehingga dalam penerapannya cukup sulit dilaksanakan PPDB dengan jalur zonasi dengan persentase yang cukup besar, " kata Rhesa.

Selanjutnya adalah persoalan manipulasi wali murid seperti manipulasi Kartu Keluarga (KK) agar anaknya bisa masuk ke sekolah unggulan.

"Namun kekurangan tersebut mulai ditangani Pemda dengan aturan yang lebih fleksibel sehingga diharapkan tidak ada praktik kecurangan seperti itu lagi, " kata Rhesa.

Rhesa berharap dengan melakukan kajian yang mendalam dan berkolaborasi dengan sekolah swasta kebijakan Pemerintah soal sistem zonasi dimungkinkan tidak akan merugikan siapapun.