Amerika Serikat juga mengambil langkah membatasi visa untuk tiga otoritas yang diakui Rusia terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak di bawah umur di Ukraina, kata departemen luar negeri Amerika.
Sanksi tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Ukraina.
"Amerika Serikat tidak akan tinggal diam ketika Rusia melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai Ukraina pada Kamis.
Pemerintah Ukraina memperkirakan pihak berwenang Rusia telah mendeportasi paksa lebih dari 19.500 anak Ukraina sejak invasi Rusia di Ukraina pada 2022.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Barat berbohong tentang dugaan penculikan anak Ukraina, karena Rusia sebenarnya menyelamatkan anak-anak Ukraina itu.
Baca juga: Kematian Prigozhin hadirkan dilema bagi Putin
Moskow mengatakan programnya membawa anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia adalah demi melindungi anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang terlantar di zona konflik.
"Kami mendesak Washington agar berhenti menggunakan maksud tersembungi dalam persoalan anak-anak dalam rangka menyelesaikan masalah geopolitik," kata Kedutaan Besar Rusia untuk AS.
Di antara mereka yang terkena sanksi itu adalah Artek, yang menurut Departemen Luar Negeri AS merupakan "perkemahan musim panas" milik pemerintah Rusia yang berlokasi di Krimea yang diduduki Rusia.
Deplu AS menuding Artek menerima anak-anak Ukraina yang kemudian ditempatkan dalam "program reedukasi 'patriotik'" serta dilarang kembali kepada keluarga mereka.
Direktur Artek juga termasuk yang dijatuhi sanksi tersebut.
Sanksi itu juga menyasar penasihat gubernur Belgorod, komisioner hak-hak anak di wilayah Kaluga dan Rostov, serta ketua pemerintahan Republik Chechnya.
Baca juga: Pemimpin oposisi minta Swedia kirim jet tempur Gripen ke Ukraina
"Amerika Serikat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong akuntabilitas atas kekejaman dan pelanggaran lain yang dilakukan Rusia terhadap rakyat Ukraina," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Maret lalu Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin dan komisioner anak dalam pemerintahannya, Maria Lvova-Belova.
Surat perintah penangkapan tersebut mendakwa mereka telah mendeportasi paksa ratusan anak Ukraina yang merupakan bentuk kejahatan perang.
"Kami akan terus meminta perhatian terhadap hal ini, terus mengidentifikasi individu dan lembaga yang terlibat, dan terus menyoroti hal ini sampai anak-anak itu bersatu kembali dengan keluarga mereka atau dalam komunitas yang mencerminkan pendidikan yang tepat bagi mereka," kata James O'Brien, kepala Kantor Koordinasi Sanksi Deplu AS, kepada Reuters.
Deplu AS juga menyebut Rusia telah menggunakan berbagai metode dalam memindahkan anak-anak dari Ukraina, termasuk mengambil mereka dari lembaga-lembaga negara, mendeportasi anak-anak selama operasi "penyaringan" di mana warga sipil Ukraina dievaluasi atas anggapan mereka sebagai ancaman terhadap pendudukan Rusia, serta dengan membawa mereka ke kamp rekreasi di Krimea dan Rusia.
Langkah yang diambil Amerika Kamis ini menjadi putaran sanksi terbaru yang dijatuhkan Washington terhadap Moskow sejak menginvasi Ukraina pada 2022, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan meluluhlantakkan kota-kota.
Baca juga: Reaksi tewasnya bos Wagner, dari perintah Putin sampai konflik elite
Sumber: Reuters
Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
