RAPBN segera kita ajukan, setelah ada konsultasi antara presiden dengan pimpinan DPR,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah segera mengajukan APBN-Perubahan 2013 kepada DPR RI untuk membahas pemberian kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi.
"RAPBN segera kita ajukan, setelah ada konsultasi antara presiden dengan pimpinan DPR," katanya saat ditemui pada acara Musrenbangnas di Jakarta, Selasa.
Hatta mengatakan pembahasan tersebut tidak hanya membicarakan mengenai perubahan beberapa asumsi makro, namun juga kompensasi apabila pemerintah jadi memberlakukan kenaikan harga BBM.
"Kita tidak memberikan kenaikan tanpa melindungi masyarakat miskin. Kita harus memberi perlindungan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak," ujarnya.
Hatta memastikan pemerintah akan memperkuat belanja sosial yang selama ini telah diberikan dalam bentuk program keluarga harapan, beasiswa untuk siswa miskin dan beras miskin serta menambah alokasi bantuan langsung sementara masyarakat.
"Pengalaman kita pada 2005, kenaikan harga BBM menyebabkan peningkatan kemiskinan hingga 17 persen. Itu menjadi pelajaran, kita tidak ingin masyarakat miskin terkena dampak dan harus punya empati," ujarnya.
Namun, ia menyatakan bahwa penambahan anggaran belanja bagi kompensasi tersebut tidak menganggu defisit anggaran hingga melebihi yang diperkenankan dalam UU yaitu sebesar tiga persen dari PDB.
"Penting bagi kita menjaga defisit berada dibawah tiga persen, karena kalau `business as usual` akan meningkat tinggi sekali," ujar pelaksana tugas Menteri Keuangan ini.
Hatta juga memastikan pemerintah tidak akan memberlakukan dua harga BBM bersubsidi bagi angkutan umum dan kendaraan pribadi roda empat, karena implementasi yang dapat menimbulkan kekacauan di lapangan.
"Secara rasional hal tersebut tidak mungkin dilakukan, risikonya terlalu besar," katanya.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan pengajuan dan pembahasan APBN-Perubahan harus mempertimbangkan keberlangsungan fiskal agar pengelolaan ekonomi makro dapat terus terjalin.
"Sebab kalau tidak risikonya bukan persoalan satu per satu item, tapi tingkat kepercayaan terhadap kemampuan pengelolaan ekonomi makro dan fiskal. Itu besar taruhannya dan tidak bisa dianggap ringan," katanya.
Mahendra juga belum bisa mengatakan seberapa besar penambahan alokasi belanja sosial, termasuk untuk bantuan langsung sementara masyarakat dan penghematan anggaran belanja energi dari kenaikan harga BBM.
"Itu tergantung dari berapa persisnya kenaikan harga dan berapa yang harus dibelanjakan untuk pengeluaran untuk kelompok kegiatan yang sudah jelas," katanya. (*)
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
