Keterangan terulis panitia Kongres HMPII yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, kongres HMPII yang dihadiri oleh 190 mahasiswa dari 21 perguruan tinggi di Indonesia itu juga diisi laporan pertanggungjawaban ketua umum demisioner HMPII Dicki yang mendapat tanggapan positif dan apresiasi tinggi dari delegasi yang hadir serta dinilai berhasil menjalankan "nadi organisasi" lebih aktif.
Pembina I HMPII, Drs Bambang Supriyo Utomo, M Lib, menyampaikan arahan dan sejumlah masukan penting kepada peserta kongres sebelum pelaporan tanggung jawab ketua umum demisioner.
"Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi harus bisa memahami realita dunia kerja dengan bercita-cita lah dan berjuang lah dengan gigih untuk menjadi pioner atau pemuka nasional dan pemimpin profesional di bidangnya," katanya.
Sementara Pembina II HMPII Muhammad Sholihin menangharapkan, agar memulai menanamkan rasa memiliki HMPII bagi tiap Dewan Pengurus wilayah (DPW) untuk bisa berkarya bersama.
Selain pemilihan ketua umum, kongres tersebut juga menentukan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ar-Raniry, Aceh sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HMPII dalam lima bulan mendatang.
Sebagai ketua umum demisioner, Dicki berharap kepengurusan periode VI akan meneruskan estafet perjuangan program kerja periode V. "Pengurus baru perlu untuk menggali dan mendalami misi utama pendahulu HMPII yang telah berdiri sejak 2004 untuk bergerak di dunia perpustakaan melalui HMPII lebih jauh lagi," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, ketua terpilih Ricoadi Fasla bertekad untuk menjadikan HMPII lebih baik lagi. "Visi saya adalah terbinanya insan akademis ilmu perpustakaan berwawasan IT yang berkarakter dan visioner. Ada banyak program perpustakaan dan saya berharap mahasiswa, tak peduli ia belajar di perguran tinggi mana, dapat mengetahui dan menjalankan program-program ini," katanya.
Kuswanto, peserta peninjau dari Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia (YPPI), berpendapat tentang pentingnya HMPII menjalin kemitraan dengan LSM dan institusi yang bergerak di bidang perpustakaan dan informasi, baik dalam skala nasional maupun internasional.
"Selain menjalin kemitraan, HMPII juga bisa membantu pemenuhan hak anak sekolah demi memperoleh informasi yang berkualitas. Apabila kita merujuk UU No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, ada ketentuan 5 persen dari anggaran sekolah untuk perpustakaan yang dirasa perlu dibahas lebih lanjut oleh seluruh anggota HMPII supaya pengawas UU lebih intens dalam melakukan pemantauan penerapan ketentuan ini," tambahnya.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
