Saya serahkan ke BKD
Jakarta (ANTARA News) - Selain menolak untuk ikut tes seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatab, Lurah Warakas, Jakarta Utara, Moelyadi juga ternyata memiliki satu buah unit di Rusun Marunda dan menyewakannya kepada seorang mahasiswa dengan bayaran Rp1,25 juta per bulan.

Menanggapai hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan bahwa Moelyadi merupakan orang yang kreatif namun tindakannya tersebut tidak patut ditiru.

"Kreatif, tapi tidak patut ditiru," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat.

Menurut Gubernur, kasus Moelyadi akan diserahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

"Saya serahkan ke BKD," katanya.

Jokowi mengaku bahwa rusun dibangun untuk warga kurang mampu, itu sebabnya pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta tidak berhak memiliki unit di rusun.

"Kan memang rusun itu bukan untuk pejabat," katanya.

Pewarta: Deny Yuliansari
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013