Kantor bupati dan DPRD Pohuwato dibakar dan dirusak massa
Kantor Bupati Pohuwato dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato dibakar oleh massa saat terjadi demonstrasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis.
Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, Komisaris Besar Polisi Desmont Harjendro, saat dihubungi via telepon mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan pemantauan di lokasi kebakaran.
Selengkapnya baca disini.
Bupati Pohuwato: Sejumlah fasilitas pemerintah dirusak massa
Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga menyebut sejumlah fasilitas pemerintah seperti kantor bupati, kantor DPRD dan rumah dinas bupati rusak akibat ulah sekelompok orang pada demonstrasi di Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
"Insya Allah kami besok akan apel. Seperti disampaikan Gubernur pelayanan tetap akan dilakukan. Mungkin besok kami akan berkantor di kantor bersama," kata Saipul.
Pihaknya belum bisa memastikan berapa kerugian dari aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis itu. Ia juga memastikan tidak ada pegawai yang menjadi korban.
Selengkapnya baca disini.
Wamentan akan klarifikasi soal isu ditampar dan dicekik Prabowo
Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Rusly Moti menemui Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi di Jakarta, Kamis siang, untuk mengklarifikasi soal isu penamparan dan dicekik oleh Prabowo Subianto.
Dikonfirmasi terkait isi pertemuan tersebut, Haris menjelaskan bahwa Wamentan akan mencari waktu yang tepat di tengah kesibukannnya untuk mengklarifikasi perihal isu Menteri Pertahanan RI, sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang disebut menampar dan mencekiknya.
"Alhamdulillah saya sudah ketemu langsung dengan Pak Harvick, sahabat dan senior saya, beliau akan mencari waktu yang tepat di tengah kesibukannya untuk mengklarifikasi cerita dan berita yang menyeret dirinya tersebut," ucap Haris dalam keterangannya, Kamis.
Selengkapnya baca disini.
Imigrasi Bali tunggu pelimpahan kasus WNA Inggris tampar polisi
Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, masih menunggu pelimpahan perkara dari Polri terkait warga negara asing (WNA) asal Inggris yang menampar polisi saat ditertibkan karena melanggar lalu lintas di Kabupaten Badung pada Senin (18/9).
"Itu tergantung penilaian polisi. Kami hanya menerima rekomendasi dari satuan kerja yang menangani pelanggaran," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Ngurah Rai Putu Suhendra di Denpasar, Bali, Kamis.
Putu menambahkan jika WNA tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum, maka pihak yang berwenang menerbitkan rekomendasi kepada Imigrasi adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Selengkapnya baca disini
Humas Polri sebut situasi di Gorontalo mulai kondusif
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Kamis, menyebut situasi di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sudah kondusif usai unjuk rasa menuntut pembayaran ganti rugi lahan dari perusahaan pertambangan.
"Tadi dapat laporan informasi terkini situasi di Gorontalo sudah kondusif," kata Sandi.
Jenderal bintang dua itu menyampaikan, apa yang terjadi di Gorontalo hendaknya menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar mengedepankan komunikasi dan mediasi yang terbaik dalam menyelesaikan sebuah persoalan.
Selengkapnya baca disini.
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
