"Untuk mengurai kekusutan yang terjadi dalam pengelolaan tambang emas di Kabupaten Pohuwato maka semua pihak harus berlaku bijak dan bersih dari kepentingan pribadi,"Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel prihatin atas peristiwa di Pohuwato, Gorontalo, dan meminta semua pihak yang bersengketa dalam pengelolaan pertambangan emas di kabupaten itu menahan diri.
"Saya sungguh prihatin dan sedih atas kejadian. Ini bukan karakter orang Gorontalo yang cinta damai. Pasti ada sesuatu yang membuat ini semua bisa terjadi. Mari kita cari jalan keluar yang terbaik,” kata Rachmat Gobel dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Rachmat Gobel merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Gorontalo menyampaikan hal itu sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang berujung perusakan kantor pertambangan dan kantor pemerintah.
Untuk menenangkan keadaan, ia mengimbau untuk sementara semua aktivitas penambangan dihentikan, juga kegiatan lain yang bisa menimbulkan gesekan di masyarakat.
"Untuk mengurai kekusutan yang terjadi dalam pengelolaan tambang emas di Kabupaten Pohuwato maka semua pihak harus berlaku bijak dan bersih dari kepentingan pribadi," katanya.
Gobel mengingatkan kembali tentang tujuan NKRI didirikan. "Semua itu tercantum pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Ada empat tujuan, di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang utama. Muaranya adalah rakyat," katanya mengingatkan.
Pada sisi lain, katanya, Pasal 33 (3) menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besat kemakmuran rakyat.”
Menurutnya, NKRI didesain sebagai negara kesejahteraan yang mengutamakan kemakmuran umum dan menjunjung keadilan sosial. “Walaupun kekayaan Indonesia dikuasai oleh negara namun ujungnya tetap rakyat,” katanya.
Kehadiran investor, apalagi asing, kata Gobel, hanyalah pelengkap dan instrumen untuk mencapai tujuan nasional. "Jadi kemaslahatan umum harus menjadi poros dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu lembaga pemerintah harus menjadi kontrol," katanya.
Khusus tentang pertambangan, kata Gobel, pada sejumlah tempat telah menimbulkan konflik-konflik sosial antara kepentingan investor dengan kepentingan rakyat.
Menurut dia, jika pertambangan ada di tanah negara, tentu pemerintah lebih mudah mengatur dengan catatan tetap memperhatikan Amdal. Namun jika area pertambangan itu ada di tanah masyarakat, lanjutnya, maka perlu kehati-hatian.
“Nah, di Pohuwato ini kebetulan lebih dulu dikelola oleh masyarakat secara legal karena memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) melalui lembaga koperasi,” kata Rachmat Gobel.
Oleh karena itu, lanjutnya, penyelesaian konflik pertambangan di Pohuwato harus win-win solution. "Perut lapar itu tidak ada obatnya. Rasa tenang itu tidak bisa dikompensasikan. Memiliki harapan terhadap masa depan adalah hak rakyat dan negara harus memenuhinya," ucapnya.
"Masyarakat butuh akses terhadap pekerjaan dan penghasilan, sedangkan investor butuh jaminan kepastian hukum. Sekarang zaman lagi susah karena turbulensi ekonomi dunia. Jadi harus hati-hati,” ujar mantan Menteri Perdagangan itu.
Baca juga: Ulama minta masyarakat Pohuwato tenang pascapembakaran kantor bupati
Baca juga: Kerusuhan Pohuwato, Pemkab: Semua pegawai kantor bupati selamat
Baca juga: 650 personel Polri dikerahkan amankan demonstrasi di Pohuwato
Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2023
