"Kemungkinan ini pilihan, saya mundur jadi wali kota atau bergeser (mundur ketua) tapi tetap berperan, tapi tidak boleh jadi ketua dari pada nanti bermasalah. Kita kasih yang muda-muda," ujar Ramdhan kepada di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Pomanto menyatakan, untuk mundur sebagai wali kota kemungkinan besar tidak dilakukan, mengingat wakilnya Fatmawati Rusdi Masse sudah terlebih dahulu mengundurkan diri karena maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan Sulsel satu.
Selain itu, dari kesepakatan untuk posisinya nanti telah ditarik ke tingkat pusat, dan sementara posisi Ketua Kampanye Daerah (TKD) akan diserahkan kepada anak muda generasi milenial yang dinilai mumpuni.
"Sudah disepakati kemarin, saya dipanggil di pusat. Kita kasih, karena ini pertandingan milenial, jadi kita kasih milenial. Tunggu tanggal mainnya (deklarasi), nanti kita umumkan resmi," papar wali kota dua periode itu..
Saat ditanyakan sosok seperti apa calon ketua TKD di Sulsel yang akan menjadi ujung tombak kampanye pasangan Ganjar-Mahfud, kata dia, sudah ada beberapa namun belum bisa disampaikan.
"Pokoknya milenial, ketua tim kampanye. Karena ini pertarungan milenial, kita sadar jadi kita ketuanya nanti milenial," kata Danny disela memantau persiapan pelaksanaan HUT Kota Makassar ke-416 tahun di Kawasan Rekamasi CPI Makassar.
Menurut dia, dari data tercatat populasi penduduk saat ini didominasi kaum milenial secara nasional sekitar 52 persen mulai dari generasi Z hingga milenial sehingga ini menjadi pangsa pasar besar dan menjadi pertarungan anak muda.
"Jadi, secara politis teman-teman pahami bahwa tim pemenangan daerah Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu sangat legowo untuk mempersilakan generasi berpartisipasi dalam politik ini, termasuk menunjuk nanti TPD yang menggantikan saya," tuturnya.
"Saya akan mundur dari tim TPD, tapi saya mungkin di dewan pakar atau dewan pembina. Nanti diumumkan resmi. Ini saya lagi koordinasi dengan ketua-ketua partai (koalisi)," kata Danny yang kini menjadi kader PDI-Perjuangan ini menambahkan.
Ketua Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah telah mengingatkan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota agar tidak menjadi Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 14 Februari 2024.
"Aturannya, kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim kampanye," papar Dede.
Ia menjelaskan aturan tersebut tertuang dalam pasal 64 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada kepala daerah agar tidak menjadi bagian dari tim kampanye kandidat Capres Cawapres.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didaulat sebagai Ketua Tim Pemenangan Bakal Capres Ganjar Pranowo saat rapat tertutup bersama koalisi Parpol pengusung di kediaman pribadinya Jalan Amrirullah Makassar pada Kamis, 5 Oktober 2023.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pimpinan parpol daerah Sulsel seperti dari PDI-P sebagai inisiator, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Baca juga: KPU Makassar: masa tugas wali kota berakhir 2024
Baca juga: Wali Kota Makassar dorong penandatanganan NPHD secepatnya
Baca juga: Pemkot alokasikan NHPD Pilwali Makassar Rp32 miliar
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
