Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Harian Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Edy Suharmanto mengatakan bahwa pengembangan konsep dashboard kecamatan merupakan alat atau petunjuk camat memfasilitasi pemenuhan layanan dasar di desa.

Hal ini disampaikan Edy saat membuka Lokakarya Pengembangan Dashboard Kecamatan pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 1D di Jakarta, Rabu (26/10).

"Lokakarya ini dilaksanakan untuk mendiseminasikan konsep dashboard kecamatan sebagai tool camat dalam melakukan fasilitasi pemenuhan layanan dasar di desa melalui kualitas belanja pemerintah desa dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan pemerintah daerah dan pengembangan lebih lanjut konsep dashboard kecamatan" kata Edy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menilai alat yang dikembangkan ini dapat membantu kecamatan dalam melakukan analisis persoalan layanan dasar di desa. Hal ini juga merupakan langkah konkret penyelesaiannya oleh camat, baik kepada pemerintah desa maupun kepada pemerintah kabupaten/kota dalam kedudukannya sebagai hub antara desa dan pemerintah daerah berbasis data tematik dalam sistem sudah dikembangkan di desa.

Selain itu, menurut dia, lokakarya ini untuk menyempurnakan dan mengembangkan kerangka kebijakan dalam menguatkan camat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah tematik, sehingga persoalan layanan dasar di desa dapat difasilitasi pemenuhannya melalui konsep bertemunya permintaan dan penawaran dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Pengembangan dashboard kecamatan merupakan langkah penting memperkuat posisi kecamatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk menyinergikan konsepsi pembangunan berdasarkan prakarsa dan masyarakat (bottom up) dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menghasilkan keseimbangan antara demand dan supply pelayanan dasar di perdesaan," ujar dia.

Edy menjelaskan P3PD Sub Komponen 1D sebagai pilot akan mengembangkan tiga kegiatan utama, yakni mengembangkan kerangka akuntabilitas dari sisi permintaan, mengembangkan kerangka koordinasi dan tanggapan, dan mengembangkan portal berbasis web.

"Guna mendukung pelaksanaan tiga agenda dimaksud dikembangkan panduan program dan dashboard kecamatan," pungkas Edy.

Kegiatan ini mengundang peserta dari sekretaris daerah dari 10 provinsi dan sekretaris daerah dari 60 kabupaten, 71 peserta workshop pusat, dan narasumber dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator PMK, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal (Kemendes PDT), Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pelaksana Harian Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kemendagri, Raziras Rahmadillah.
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023