Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

Menkopolhukam: Impor emas Rp189 triliun libatkan seorang inisial SB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyampaikan bahwa transaksi impor emas senilai Rp189 triliun melibatkan tiga entitas terafiliasi dengan grup milik berinisial SB yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri.

"Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan pajak penghasilan (PPH) pasal 22 atas emas batangan ex impor seberat 3,5 ton," kata Mahfud, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

MKMK sebut temukan 10 persoalan terkait MK

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyebut terdapat sepuluh persoalan terkait MK yang sudah dilaporkan sejak sidang pemeriksaan pelapor pada Selasa (31/10).

"Jadi yang anda (pelapor) persoalkan hari ini, (pertama), utamanya itu soal hakim tidak mengundurkan diri padahal dalam perkara yang dia punya kepentingan, perkara yang dia punya hubungan keluarga," kata Jimly dalam Sidang Pemeriksaan Pelapor Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Mantan Dirut Bakti Kominfo: Johnny Plate pengecut

Mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Anang Achmad Latif menyebut mantan Menkominfo Johnny G. Plate adalah seorang pengecut.

Anang mengaku salah menilai Johnny selama ia bekerja di kementerian tersebut. Menurut Anang, Johnny tidak sesuai dengan harapannya bahwa seorang pemimpin harus mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buahnya.

Selengkapnya klik di sini.

Polri antisipasi efek global terhadap keamanan pemilu

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengantisipasi efek global seperti perang Israel-Palestina yang berafiliasi dengan gerakan terorisme di Tanah Air yang dapat mengganggu keamanan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan langkah antisipasi tersebut dibahas dan disiapkan dalam pertemuan Apel Kasatwil 2023 yang dihadiri seluruh pejabat utama Polri, kapolda dan kapolres seluruh Indonesia pada Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Satgas TPPU dorong tata kelola lintas kementerian

Ketua Tim Pelaksana Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sugeng Purnomo mengatakan bahwa timnya mendorong tata kelola lintas kementerian dan sistem kerja penyerahan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Yang terpenting adalah bagaimana memperbaiki tata kelolanya, bagaimana memperbaiki prosedur penyerahannya," ujar Sugeng di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023