"Jika desa diberikan kepercayaan untuk melakukan pengelolaan data, mulai dari pendataan sampai updating data dengan pendampingan serius dari BPS maka akan terjadi penghematan negara karena tidak perlu lagi sensus melibatkan tenaga baru," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Kamis.
Saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), ia menambahkan pemerintah juga dapat lebih fokus pada program-program pembangunan dan pemberdayaan desa, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dan pembaruan data.
Baca juga: Kemendes PDTT minta kades terus berinovasi kelola BUMDes
Baca juga: Kemendes: Program TPP Smart BPSDM Hebat SIMANJA upaya kembangkan SDM
Ia mengatakan pelaksanaan sensus nantinya cukup dilakukan oleh desa dengan pendampingan BPS. Jika pelaksanaan dilakukan oleh desa maka dapat menggunakan sebagian Dana Desa.
"Selain itu, updating pasti lebih cepat apalagi dibangun sistem informasi data yang mudah diimplementasikan," tutur Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Ia mengakui data masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan desa sehingga seringkali beberapa program pembangunan mengalami tumpang tindih.
Dalam Rakor pelaksanaan P3PD itu, Gus Halim menilai kegiatan ini penting agar terbangun sebuah kesepahaman ketika ada program yang beririsan di dalam satu program.
"Nantinya kita akan temukan efisiensi, efektifitas dan di situlah disebut keberhasilan pembangunan secara efektif dan efisien," tuturnya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
